Dampak Virus Corona

Kamrussamad Ingatkan Menkeu Sri Mulyani, IMF Sejarah Hitam Ekonomi Indonesia

Ia menjelaskan pengalaman pahit Indonesia ketika berurusan dengan IMF di era orde baru menghadapi krisis.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad keberatan jika negara harus menambah beban hutang dalam menangani pandemi covid-19.

"Beban negara dan rakyat sudah sungguh sangat besar, bisa dilihat melalui utang negara hingga Januari 2020 telah menembus Rp 4.817,5 triliun. Sri Mulyani mau menambah hutang lagi untuk menagani corona, ini akan jadi diwariskan ke rakyat dimasa depan," kata Kamrussamad dalam rilisnya ke Tribun via pesan Whatsapp, Kamis (26/3/2020).

Ia menjelaskan pengalaman pahit Indonesia ketika berurusan dengan IMF di era orde baru menghadapi krisis.

"IMF pernah menjadikan Indonesia sebagai pasien malpraktik ketika 15 Januari 1998 dimana Presiden Soeharto menandatangani Letter Of Inten/LoI senilai 43 miliar USD yang membuat pahit untuk ekonomi Indonesia," ujarnya.

"Misalnya usulan IMF melikuidasi 16 bank nasional merupakan kesalahan besar, dan dalam kebijakan BLBI banyak pihak memanfaatkan situasi dengan memasukkan aset-aset tidak berharga dalam daftar aset untuk mendapatkan dana pinjaman tersebut," ungkap anggota DPR Dapil DKI Jakarta 3 tersebut.

Kamrussamad meminta Sri Mulyani dalam menangani covid-19 untuk memaksimalkan penggunaan APBN dan APBD.

"Menkeu Sri Mulyani tahu betul masih banyak sumber pendanaan dari dalam negeri untuk covid-19, misalnya dalam postur APBN dan APBD ada kebijakan refocussing dan relokasi anggaran melalui INPRES No 4 Tahun 2020. Kebijakan ini sudah tepat, tinggal bagaimana memastikan implementasi berjalan efektif," katanya.

Sebagai anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan Kamrussamad mendorong Menteri Keuangan untuk melakukan optimalisasi anggaran di beberapa mitra kerja.

Menurutnya, sejumlah sumber pendanaan bisa dioptimalkan oleh menkeu, antara lain sisa anggaran tahun lalu (SAL), akumulasi dari sisa anggaran tahun sebelumnya (SILPA).

Menteri Sri Mulyani Buka Suara Alasan Jokowi Ngotot Tak Lakukan Lockdown untuk Cegah Virus Corona
Menteri Sri Mulyani Buka Suara Alasan Jokowi Ngotot Tak Lakukan Lockdown untuk Cegah Virus Corona (Istimewa)

Kemudian dana pungutan bea ekspor sawit di BPDPKS, dana lingkungan hidup di BPDLH dan dana APBN dengan kode BA99 yang dikelola menkeu sebagai bendahara umum negara.

Ada juga dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang nilainya mencapai Rp 150 triliun, masih ada lagi cadangan devisa Indonesia yang dikelola BI senilai 130 USD miliar atau sama dengan 2.000 triliun untuk kurs saat ini 17.000 rupiah per US Dollar, pemerintah bisa menertibkan SUN dengan bunga dibawah 5 persen.

“Jika Menkeu Sri Mulyani berjiwa nasionalisme dan berpihak terhadap masa depan ekonomi Indonesia, ia akan menghindari pinjaman IMF karena berpotensi menggadaikan kedaulatan ekonomi nasional dimasa mendatang," ujar Kamrussamad.(*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Penulis: Abdul Azis
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved