Pandemi Covid 19, GERAM Harap Tak Ada Pengurangan Upah dan PHK kepada Pekerja

TRIBHN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gerakan Rakyat Menolak Omnibus Law (Geram) meminta Pemerintah Sulawesi Selatan untuk menjamin pemenuhan kesehatan dan keselamatan kaum pekerja selama pandemi Covid 19.

Ia juga mendesak agar pemerintah segera mengeluarkan kebijakan LockDown di wilayah Sulsel untuk mengantisipasi penularan wabah covid 19 atau virus corona semakin meluas menimbulkan banyak korban.

" Pemerintah harus membuat kebijakan yang menyeluruh dan komprehensif untuk menjamin keselamatan dan kesehatan buruh di sulawesi selatan.

Menurutnya, kondisi kaum buruh dan rakyat pekerja Indonesia pun semakin memprihatinkan dengan perkembangan epidemi COVID-19 akibat virus Corona.

Hingga saat penyataan sikap ini dibuat, WHO melaporkan terdapat 168,019 kasus terkonfirmasi dengan angka kematian sebesar 6.610 orang yang tersebar di 148 negara.

Di Indonesia disebutkan sebagai Negara dengan populasi lebih dari 260 juta penduduk, tercatat ada 134 kasus terkonfirmasi dengan angka kematian 5 orang (atau tingkat kematian sebesar 3,73% per 17 Maret 2020).

Kemampuan ekonomi dan minimnya akses terhadap layanan kesehatan kata dia, menjadi masalah terbesar kaum buruh dan rakyat miskin dalam menghadapi situasi epidemi COVID-19 ini.

"Jika ada kebijaka lockdow, pemerintah harus menjamin tidak adanya pengurangan upah, phk dan pemangkasan hak mendasar para pekerja ," sebutnya.

Menurut Andi Pemerintah juga perlu memprioritaskan fasilitas publik yang memadai dalam penanganan covid-19 termasuk layanan sosialisasi dan pemeriksaan massif kepada seluruh warga Sulsel secara gratis

Termasuk meminta Pemprov menyisikan APBD Sulawesi selatan untuk penanganan dan pencegahan virus covid-19.

" Pemerintah juga harus memasifkan penyemprotan des invekan dilingkungan yang pada penduduk atau diseluruh pemukiman warga," paparnya.

Pemerintah harus .elakukan transparansi informasi dan sosialisasi yang konprehensif mengenai pencegahan dan penanggulangan wabah covid-19 di Sulawesi Selatan.

Pemerintah didorong segera membentuk tim medis & menyiapkan masker, hand-sanitizer, disinfektan serta kebutuhan kesehatan lainnya untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 secara Gratis di Sulawesi Selatan.

"Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan mendasar pekerja harian dan pekerja informal," tegasnya.

Selain itu, ia meminta Pemerintah mewajibkan seluruh Bank menerapkan skema kerja roling terhadap seluruh pekerja nya.