Opini

OPINI: Abusive Relationship, Isu Gender, dan Pernikahan Anak di Makassar

Penulis: Dian Aditya Ning Lestari, Founder gerakan pemuda Indonesian Future Leaders, penggerak gender dan kepemudaan

Editor: Ina Maharani
handover
founder Indonesian Future Leaders Asal Makassar Dian Aditya Ning Lestari 

Penulis: Dian Aditya Ning Lestari, Founder gerakan pemuda Indonesian Future Leaders, penggerak gender dan kepemudaan

 Pernahkah anda mendengar mengenai relationship abuse? Relationship abuse adalah ketika anda mengalami bully dalam relationship. Relationship abuse bisa terjadi antara teman, keluarga, dan sahabat. Dalam relationship abuse seorang mencoba mengontrol orang lain dengan berbagai cara. Cara kekerasan dan cara pemukulan. Selain itu mereka juga kerap menggunakan cara-cara non-kekerasan lainnya. Misalnya pemaksaan, bujukan.

 Menurut definisi, abusive relationship adalah (Dutton, Bennet, 2000) segala perilaku yang menimbulkan efek kekerasan fisik, psikis, emosional dan trauma pada penderita. Abusive relationship sangat rentan di Makassar karena patriarki. Apakah itu patriarki? Patriarki adalah kepercayaan bahwa laki-laki lebih tinggi dari perempuan (John, 2013, Sociology), sehingga berhak memiliki kontrol atas property, ekonomi, dan politik. Patriarki membuat laki-laki berkuasa atas wanita dan merasa wanita adalah property. Sehingga, memukul, mengintimidasi, dan melakukan kekerasan psikis dan mental terhadap mereka adalah hal yang wajar.

 Dalam konteks gender salah satu hal yang menjadi momok di Sulawesi Selatan adalah pernikahan anak. Kebanyakan keluarga di Makassar merasa menikahkan anaknya di usia 13 tahun adalah hal yang wajar. Padahal menurut UNICEF (2020) 13 tahun masih merupakan usia anak-anak. Dalam usia anak organ mereka belum siap untuk menerima konsekuensi pernikahan dan mereka pun masih belim mengenyam pendidikan. Artinya mereka tidak mengerti konsekuensi dari tindakan mereka. Menurut UNICEF batas dari definisi seseorang telah tidak menyandang status anak lagi adalah 18 tahun.

 Pernikahan anak terbukti berbahaya di Makassar. Indonesia ada di urutan ketujuh dengan angka absolut dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Di Sulawesi Selatan sendiri sekitar 30,5%  pernikahan yang terjadi adalah anak dibawah umur. 

Pada tahun 2014, Sekretaris Jenderal Perserikatan BangsaBangsa (PBB) merekomendasikan target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca 2015 untuk menghapus perkawinan usia anak.

Rekomendasi ini didukung oleh 116 negara anggota. Selain itu, lebih dari 100 komitmen untuk menghapus perkawinan usia anak dan mutilasi genital perempuan dideklarasikan pada KTT Anak Perempuan yang diselenggarakan oleh UNICEF dan Pemerintah Inggris.

Pada tahun 2014, Uni Afrika juga meluncurkan Kampanye untuk menghapus Perkawinan Usia Anak  di Afrika. .Lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah ketika masih anak-anak, dimana satu dari tiga diantaranya menikah sebelum usia 15 tahun.

 Di tahun 2018 ada kasus 5 pernikahan anak di Sulawesi Selatan. Dan dalam 10 tahun terakhir terdapat 77 kasus.  Yang berarti ada 77 anak yang rentan mengalami kerugian akibat masih bersaingnya nutrisi yang di miliki dengan cabang bayi. Selain itu pernikahan yang cepat rentan memiliki abuse. Dan pernikahan anak sendiri sudah masuk abuse mengingat anak belum bisa mengambil keputusannya sendiri yakni memberi consent. Yang di maksud dengan konsen adalah persetujuan yakni persetujuan terinformasi mengenai apa akibat dari hal yang mereka lakukan dan apakah mereka memahami dampak dari pernikahan itu sendiri.

Penulis memiliki beberapa rekomendasi mengenai abuse, masalah gender, dan pernikahan anak.

Yang pertama, pemerintah harus mengkriminalisasi pernikahan anak. Batas usia pernikahan harus dinaikkan untuk perempuan mengingat perempuan sendiri harus mengenyam pendidikan sebelum ia menikah agar ia setara dengan laki-laki. Yang ketua pemerintah harus mengedepankan perempuan yakni memiliki staf ahli perempuan dan memiliki penasehat perempuan mengenai isu ini karena tidak mungkin laki-laki menyelesaikan permasalahan perempuan. Yang ketika anak tidak boleh menikah dengan cara apapun. Jangan sampai ini menjadi normalisasi dari perilaki pedofilia yang seringkali menjadi penyakit masyarakat.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang perlu kita lindungi. Mengaminkan pernikahan anak berarti melawan masa depan mereka untuk mengenyam pendidikan tinggi. Sementara kita membutuhkan banyak workforce atau angkatan kerja terdidik untuk bisa memimpin masa depan bangsa.

 Motif dari pernikahan dini di Sulawesi Selatan (2018) adalah utang. Ini berarti masalah ekonomi masih menjadi momok dan faktor ekonomi mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya di usia muda. 

Dari hasil penelitian tim penggerak PKK bersama Studi Gender Universitas Hasanuddin dan Pemerhati Perlindungan Perempuan dan Anak, di Sulsel terdapat 720 kasus pernikahan anak di bawah umur. Hal itu terhitung sejak bulan Januari 2018 hingga bulan September 2018.

Faktor lain, orang yang datang melamar merupakan bangsawan atau orang terpandang. Sehingga meskipun anaknya masih di bawah umur, orangtuanya mau saja menerima lamaran orang itu.

Selain itu faktor utang dan kurangnya pendidikan juga menjadi masalah. Artinya pemerintah Sulawesi Selatan utamanya Makassar perlu menaruh perhatian lebih atau masa depan dari anak-anak Indonesia dari Makassar/Sulawesi Selatan akan suram (*)

               

 
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved