Tribun Polman

Imigrasi Polewali Mandar Siap Mendukung Pengoperasian Kantor LTSA

Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas II Non TPI Polewali Mandar, Habiburrahman, mengaku siap menyediakan pelayanan Keimigrasian

Imigrasi Polewali Mandar Siap Mendukung Pengoperasian Kantor LTSA
DOK TRIBUN TIMUR
Pertemuan pembahasan kesiapan teknis, kantor LTSA yang diselenggarakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Polewali Mandar, Bebas Manggazali, di Kafe Batistuta Polewali, Jumat (06/03) sore. 

POLEWALI MANDAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Guna mendukung beroperasinya Kantor Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kabupaten Polewali Mandar, Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas II Non TPI Polewali Mandar, Habiburrahman, mengaku siap menyediakan pelayanan Keimigrasian di kantor tersebut.

Hal itu Ia sampaikan ketika menghadiri pertemuan pembahasan kesiapan teknis, kantor LTSA yang diselenggarakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Polewali Mandar, Bebas Manggazali, di Kafe Batistuta Polewali, Jumat (06/03) sore.

"Kami siap mendukung LTSA, harus clear produk LTSA-nya, dan semua mesti terlibat, karena ini harus menjadi satu kesatuan".

"Intinya Imigrasi siap dimana saja dan mendukung", ujar Kakanim Kelas II Non TPI Polewali Mandar dalam rapat yang turut dihadiri oleh instansi terkait, seperti staf khusus Gubernur, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), RSUD Polewali Mandar, Bank BRI Polewali, dan lainnya.

Kendati demikian, Kakanim Habiburrahman menekankan pentingnya masa persiapan dan perencanaan. Ia mengatakan, untuk menyediakan peralatan keimigrasian yang dibutuhkan, baik di LTSA maupun di Pelabuhan Tanjung Silopo, membutuhkan persiapan. Termasuk mempersiapkan personil dan tenaga bantuan apabila dibutuhkan, untuk menyukseskan program Pemerintah Kabupaten ini.

"Selain itu, yang juga perlu kita pertimbangkan bersama adalah waktu penerbitan paspor bagi para Calon PMI. Kami punya SOP bahwa paspor selesai dalam 3 hari kerja. Namun kita perlu pikirkan, apabila terjadi kendala sistem dan jaringan yang mungkin akan menyebabkan penerbitan paspor jadi lebih lama", tegas Habib, sapaan Habiburrahman.

Rapat ini merupakan salah satu tindaklanjut dari program bupati Polewali Mandar, untuk memulangkan warganya yang bekerja secara non-prosedural di Malaysia.

Dari program tersebut, diantaranya menjadikan pelabuhan Tanjung Silopo sebagai Pelabuhan Internasional, dan pelaksanaan kantor LTSA untuk menangani PMI yang ingin bekerja di luar negeri.

"Setelah bapak Bupati ke Malaysia beberapa waktu lalu, diketahui banyak warga Polewali Mandar yang bekerja di sana, dan masih menggantung kondisinya, maka dari itu, diupayakan untuk bisa dipulangkan agar bisa dilengkapi persyaratannya untuk bekerja secara legal", ungkap Sekda Kabupaten Polewali Mandar, Bebas Manggazali saat membuka rapat.

"Oleh karena itu, melalui pelabuhan Tanjung Silopo dan LTSA ini, kami berharap dapat memberikan perlindungan hukum bagi warga Polewali Mandar yang bekerja sebagai PMI di luar negeri seperti di Malaysia", tambah Bebas Manggazali. (*)

Laporan Tribun Timur Muhammad Ridwan

Penulis: CitizenReporter
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved