Pertemuan Dinas Kominfo se-Sulbar, Dorong Percepatan Infrastruktur SPBE

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Pertemuan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) se-Sulbar dorong percepatan pembangunan infrastruktur Sistem Pemerintah Berbasis Eletronik (SPBE).

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Satatistik Sulbar, Safaruddin Sanusi, Selasa (25/2/2020) kemarin, juga membahas sinergitas Dinas Kominfo se Sulbar.

Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin Sanusi, ditemui di ruangan kerjanya usai memimpin pertemuan tersebut mengatakan diharapkan dari pertemuan tersebut terbangun sinergitas.

Utama dalam rangka mempercepat program pemerintah yang berkaitan, SPBE, PPDI, SPAM Lapor, statistik dan banyak hal lainnya.

"Yang berkembangan dalam pertemuan, hampir semua sama persoalan yang dihadapi, antara provinsi dan kabupaten, tentu ke depan ini berat tupoksi kominfo dengan munculnya kebijakan baru, utamanya yang berkaitan program satu data Indonesia,"ujar Safaruddin di ruangan kerjanya.

Ada dua hal yang jadi pokok persoalan, kata dia, yakni infrastruktur dan sumber daya manusia, dua hal ini menjadi fokus kominfo ke depan untuk dibenahi untuk menopan percepatan realisasi program pemerintah di bidang IT.

Terkait program internet masuk desa, menurutnya hal tersebut akan terus digalakkan, agar Kominfo kabupaten se Sulbar turut dalam menyukseskan program internet masuk desa.

"Pada Tahun 2019 sebanyak 32 desa telah terkoneksi jaringan internet dan ditahun 2020 bertambah sebanyak 20 Desa. Hal itu akan terus ditingkatkan tentunya dengan menyesuaikan kondisi anggaran yang ada,"ujar mantan Sekwan DPRD Sulbar itu.

"Kita berharap kepada Dinas Kominfo di kabupaten kiranya ikut juga sukseskan program ini, kita akan bicarakan berapa provinsi dan kabupaten, kita tidak main-main dengan hal itu, karena kita punya target untuk mendapat penghargaan yang layak,"sambungnya.

Rencananya Safaruddin akan menindaklanjuti pertemuan dengan menghadap Menteri Kominfo bersama Wakil Gubernur untuk menyampaikan berbagai persoalan, sekaligus mengundang ke Sulbar.

"Kita akan menghadap ke Menteri Kominfo menyampaikan hasil pertemuan ini, kita berusaha mendatangkan Menteri Kominfo, banyak hal-hal yang bisa kita kemukakan kepada Menteri, sehingga tujuan kita mewujudkan untuk menjadi Sulbar sebagai provinsi digital tercapai"tuturnya.

Terkait kesiapan Kominfo menjadi wali data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Safaruddin menegaskan, pihaknya siap mewujudkan hal itu, sehingga tercipta pelayanan satu pintu dan tertib informasi.

Terkait PPID, kata dia, perannya akan dimaksimalkan ke depan, PPID induk berada di Dinas Kominfo dan PPID pembantu ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mengenai radio-radio yang ada di setiap kabupaten, Safaruddin menghimbau agar dapat segera ditertibkan dan dikelolah sesuai aturan sehingga dapat mengetahui lebih dalam potensi Sulbar di bidang komunikasi.

Sementara Kepala Bidang E-Goverment, Ridwan, mengatakan urusan terbesar kominfo jika bicara mengenai teknologi informasi sebagai cord bisnis utama adalah, infrstruktur dan SDM.

"Tadi dipaparkan, segmen infrastruktur itu paling mahal sehingga kami harus melangkahnya perlahan, keterhubungan kabupaten, kami di bidang e-goverment akan buat jalur data digital dengan pemkab, ini akan dimaksimalkan, hanya dalam waktu bertahap,"kata Ridwan di ruangan kerja kadis Kominfo Sulbar usai ikuti pertemuan tersebut.

Jalur data itu, kata dia, nantinya bisa digunakan seluruh OPD, baik provinsi maupun kabupaten, ketika sarana dijalur data itu tersedia untuk video conferensi .

"Kami akan sediakan jalurnya, hanya menunggu anggaran, tadi saya perhatikan beberapa kabupaten sepertinya servernya mereka hosting di luar, datanya ditanam di vendor swasta, makanya ada pemikiran untuk diarahkan ke provinsi, namun masih menunggu desain arsitektur SPBE nasional, karena dalam Perpres akan dibangun pusat data Indonesia, semua akan hosting kesana, tapi masih menunggu kejelasan,"ujarnya.

Terkait internet desa, dari pertemuan itu juga ada keinginan untuk lebih memperkuat antara provinsi dan kabupaten untuk membuat internet desa lanjutan, namun menyesuaikan dengan locus desa yang ditentukan PMD yang dijadikan desa Marasa.

Melihat perkembangan SPBE, kata dia, dari skala lima, rata-rata Pemkab masih dua lebih, bahkan Pemprov masih satu lebih, menurutnya, ini dikarenakan pimpinan yang belum sepenuhnya perhatikan pentingnya SPBE.

"Makanya kami rencananya mendatangkan Menteri Komimfo untuk mensosialisasikan pentingnya SPBE, utamanya kaitannya dengan advokasi kebijakan, diharapkan lewat Menteri Pemkab dan Pemprov bisa lebih paham pentingnya SPBE, di era distrupsi milenial semua harus siap termasuk Pemda, dan ini harus didukung dengan anggaran. Yang paling mungkin di dengar adalah menteri, terkait pentingnya SPBE ini,"tuturnya.(tribun-timur.com)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)