Pilkada 2020
Ketum BAIN HAM Sulsel Sebut Calon Perseorangan Sulit Lolos di Pilkada Jika Tak Ada Kongkalikong
Proses verifikasi dukungan untuk bakal pasangan calon perseorangan atau independen pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 dipastikan leb
Penulis: Abdul Azis | Editor: Hasriyani Latif
Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Azis Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Proses verifikasi dukungan untuk bakal pasangan calon perseorangan atau independen pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 dipastikan lebih sulit dibandingkan di Pilkada serentak sebelum-sebelumnya.
Sebab proses verifikasi bukti dukungan calon independen akan dilaksanakan secara menyeluruh dengan metode sensus.
Hal ini berbeda dengan Pilkada sebelumnya yang hanya mengambil sampel dari beberapa bukti dukungan yang diserahkan oleh calon perseorangan atau independen.
Ketua Umum Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia (BAIN HAM) RI Sulsel, Amin Rais menilai ketatnya proses verifikasi ini tentunya membuat calon independen sulit lolos.
Kecuali, katanya jika ada permainan dengan oknum penyelenggara. "Khususnya di Makassar, saya tidak yakin calon independen bisa lolos kalau mereka tidak main," kata Amin pada Ngobrol Politik yang digelar Komunitas Wartawan Politik Sulsel dengan tema Bedah Peluang Calon Independen di Warkop Aleta Toddopuli, Kota, Makassar, Rabu (19/2/2020).
Menurut Amin, calon independen ini sangat berpeluang menimbulkan perampasan hak terhadap masyarakat. Kenapa? Ketika KTP masyarakat diambil tanpa sepengetahuan.
"Makanya saya tidak yakin orang yang tidak punya kekuasaan kemudian bisa kumpul KTP sebanyak 72 ribu lebih di Makassar. Kami di lembaga akan memantau jika terjadi perampokan hak masyarakat," tegasnya.
Amin mengakui punya pengalaman mengumpulkan syarat dukungan KTP saat bersama Erwin Kallo di Pilwali Makassar 2013. Menurutnya, dibutuhkan dana yang sangat besar.
"Tidak gampang meminta KTP orang. Jadi ketika ada yang berargumen lewat parpol bisa menekan coz politik, jelas itu salah. Karena memungut KTP saja itu butuh dana," jelasnya.
"Jangankan menjadi wali kota, menjadi calon saja sangat berat. Jadi memang perlu pengawasan ketat khususnya untuk bakal calon wali kota yang memilih jalur independen," tegasnya.(*)
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:
(*)
