Gelar Forum Konsultasi Publik, Begini Penyampaian Gubernur Sulbar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Pemprov Sulbar menggelar forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020.

Kegiatan ini diadakan di ruangan rapat lantai II Kantor Gubernur Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, Senin (17/2/2020).

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, menekankan lima dalam penyusunan RKPD.

Ia berharap proses perencanaan agar diikuti dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ali Baal juga meminta agar ada sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional yang telah tertuang dalam Perpres nomor 18 tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Kemudian ABM juga meminta, agar RKPD 2020 fokus pada pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, termasuk janji kerja Gubernur Sulbar.

“Saya mau apa yang saya tekankan ini dapat disungguh-sungguhi,"ucapnya.

Mantan Bupati Polman itu, juga meminta para OPD agar mempedomani tema prioritas, serta arah kebijakan pembangunan daerah 2021 untuk dijabarkan dalam rencana kerja OPD.

“Jangan dibelok-belokan lagi dan jangan kerja macam-macam yang akhirnya bertumpuk lagi, terlambat lagi. Jadi tolong janganlah kita seperti itu,"pungkas Ali Baal.

Selain itu, ia juga meminta rumusan program dan kegiatan proritas hasilnya dapat dirasakan langsung serta memiliki manfaat bagi masyarakat.

Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, Forum Konsultasi Publik itu sebagai salah satu tahapan yang dilakukan dalam mengoptimalkan rekomendasi-rekomendasi yang mesti dirumuskan dalam RKPD 2021.

"Apa yang nanti muncul itu dikelola secara teknokratis melalui beberapa elemen seperti LSM, OPD, bahkan staf ahli," ujar Idris.

Beberapa point' dalam forum komunikasi tersehut salah satunya merumuskan target secara makro, dan ditempuh kesepahaman bahwa kedepan Pemprov Sulbar masih pada seputar sektor Pembangunan Manusia, Konektivitas, dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan dan penyusunan RKPD 2021.

Sebagai tahapan awal dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.