Guru Besar UMI Khawatirkan Kebijakan Merdeka Belajar Mendikbud

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Guru Besar Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Prof Dr Muin Fahmal MH mengaku khawatir dengan masa depan pendidikan Indonesia.

Prof Muin mengkhawatirkan kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka Mendikbud Nadiem Makarim.

Hal itu disampaikan ketika menjadi pembicara dalam diskusi Forum Dosen di Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Kota Makassar, Kamis (13/2/2020) sore.

"Saya tidak pada posisi pro ataupun kontra, namun saya berada pada posisi khawatir," katanya.

Kekhwatiran Prof Muin itu ketika Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan pernyataan tentang pendidikan.

Pernyataan itu, katanya, mengenai pendidikan formal berupa sekolah yang dinilai tidak menjadi jaminan kualitas seorang individu.

"Statemen pertama Pak Menteri sekolah tidak menentukan kualitas. Tidak ditahu apa yang menentukan kualitas," ucapnya.

Ia pun mempertanyakan penyataan Mendikbud Nadiem Makarim apakah disampaikan berdasarkan kajian yang mendalam dan matang.

"Saya tidak tahu, apakah penyataan Pak Menteri itu lahir dari pemikiran berkualitas, ataukah meluncur begitu saja," tegasnya.

Prof Muin melanjutkan, dari sejumlah pernyataan yang disampaikan oleh Mendikbud Nadiem Makarim belum ada gambaran tentang arah output pendidikan Indonesia.

Prof Muin menegaskan, Nadiem Makarim keliru jika ingin menerapkan konsep pendidikan Amerika Serikat di Indonesia.

Menurutnya, kebudayaan dan kultur Indonesia sangat jauh berbeda dengan Amerika Serikat.

Oleh karena itu, Prof Muin menilai Nadiem keliru jika ingin menerapkan konsep pendidikan Amerika Serikat di Indonesia.

"Filosofi hidup masyarakat Indonesia berbeda Amerika Serikat ataupun Rusia. Jadi bahan baku kita berbeda," terangnya.

"Pendidikan Amerika Serikat diarahkan ke liberalisme, kapitalisme. Kalau Rusia itu egaliter, semua milik semua. Ini kekhawatiran saya," sambungnya.

Prof Muin menginginkan, bahwa tujuan pendidikan Indonesia yakni membentuk warga yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Hal itu menjadi cita-cita pendiri republik Indonesia pada awal kemerdekaan.

"Pendiri republik ini menyatakan seperti itu. Itu dicantumkan dalam konstitusi kita. Saya melihat Nadiem cenderung melabrak Undang-undang dasar," tegasnya.