Andi Rita Dilantik Sebagai Kepala BKKBN Sulsel, Dibubuhi Cap Jempol Darah

TRIBUN -TIMUR.COM - Ada hal unik yang terjadi dalam proses pelantikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan, Hj  Andi Ritamariani, M.Pd dan ini mungkin yang pertama di Indonesia.

Sebelum dilantik secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah,   Januari lalu, Andi Rita menandatangani Pakta Integtitas di hadapan Kepala BKKBN, dr Hasto Wardoyo, S.POg (K).

Hal itu dibubuhi dengan cap jempol 'bertintah' darah di Kantor BKKBN Pusat, Senin (14/1/2020).

Cap jempol darah ini dimaksudkan agar dalam menjalankan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dilakukan dengan sungguh-sungguh, jujur dan tetap menjaga amanah yang diberikan sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tak hanya itu, Kepala BKKBN Hasto juga mengukir janjinya dengan cap tetesan darah bersama Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama (PTM dan PTP) BKKBN

Hasto menegaskan kunci membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terletak pada proses manajemennya, baik rekrutmen, mutasi, rotasi, seleksi, pendidikan hingga pensiun.

Dalam rangka memenuhi proses tersebut, dituntut untuk mengedepankan akuntabilitas, profesional dan keterbukaan.

Oleh karena itu, sistem merit sangat penting dijalankan guna menjamin terbentuknya generasi pimpinan adaptif dengan dinamika tantangan.

Serta membentuk generasi smart Aparatur Sipil Negara (ASN) tangguh, mengawal roda berjalannya birokrasi di masa depan.

Sementara itu, Andi Rita saat ditemuai awak media di Ruang Pola Kantor BKKBN Sulsel (05/02/20) menegaskan bahwa dirinya siap mengundurkan diri jika melanggar pakta integritas yang telah ditandatangani.

"Ini adalah amanah bagi saya menjadi Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan. Silahkan, teman-teman media untuk mengingatkan saya kalau ada salah," ungkap mantan Kepala BKKBN Sulbar ini.

"Saya diamanahkan untuk menjadikan Sulsel sebagai Pilot Project di Indonesia Timur, memimpin BKKBN Sulsel. Memiliki jangkauan hingga 24 kabupaten-kota menjadi tantangan yang baru bagi saya," ungkap Ibu dua anak ini.

Dia menyampaikan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BKKBN Sulsel sudah mencapai 3,7 poin.

Pada tahun 2020, ia meminta kepada semua aparat untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK).

 “Zona integritas harus kita wujudkan. Jadi zona integritas menjadi tugas kami untuk mewujudkan itu di tahun 2020 . Itu akan berkelanjutan, sehingga semuanya sesuai dengan peruntukannya,” pungkasnya.