Imigrasi Polewali

Kantor Imigrasi Polewali Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona WBK dan WBBM

Hadir juga Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat, Lukman Umar; Ketua Pengadilan Negeri Polewali, Ida Bagus Oka Saputra; dan beberapa instansi

Kantor Imigrasi Polewali Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona WBK dan WBBM
nurhadi/tribunmamuju.com
Deklarasi janji kinerja tahun 2020 dan pencangan pembangunan zona intergritas menuju WBK dan WBBM Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Ruang Pertemuan Kantor Imigrasi Polewali, Kamis (6/2/2020).

Deklarasi ini dihadiriWakil Bupati Polewali Mandar, H. M. Natsir Rahmat; Kepala Divisi Keimigrasian Sulbar, Wishnu Daru Fajar; Kapolres Polewali Mandar, AKBP Muhammad Rifai; Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Muchammad Ichwan.

Hadir juga Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat, Lukman Umar; Ketua Pengadilan Negeri Polewali, Ida Bagus Oka Saputra; dan beberapa instansi lainnya.

Deklarasi dimulai dengan pembacaan naskah deklarasi oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar, Habiburrahman.

Kemudian dilanjutkan penandatanganan pakta integritas oleh para pejabat di lingkup Kantor Imigrasi Polewali yang disaksikan oleh Wakil Bupati Polewali Mandar, Ketua Perwakilan Ombudsman Sulbar, Kepala Kejari Polewali, serta Ketua PN Polewali.

Kepala Divisi Keimigrasian mengatakan di tahun ini seluruh Unit Pelaksana Teknis atau Satuan Kerja Kemenkumham wajib ikut dalam pencanangan ZI menuju WBK. Tidak seperti tahun lalu yang sifatnya usulan.

"Sebenarnya simpel saja kok WBK ini, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Itu saja. Namun, kualitas pelayanan yang diciptakan ini harus terukur dan sistematis," ucap Kepala Divisi Keimigrasian.

Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar memuji Kementerian Hukum dan HAM pada umumnya dan Kantor Imigrasi Polewali pada khususnya.

Menurut Lukman Kemenkumham RI adalah instansi vertikal pertama yang melakukan keterbukaan informasi terhadap Ombudsman RI.

Selain itu, ia pun memuji UPT Keimigrasian Sulawesi Barat yang menjadi UPT pertama di Kemenkumham Sulbar yang melakukan keterbukaan pada Ombudsman Sulbar semenjak ia menjabat selaku Kepala Ombudsman tahun 2014.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved