Tribun Wajo

Puluhan Tahun Mengabdi, Ratusan Guru Honorer Wajo Curhat Ingin Diangkat Jadi PNS

Keputusan Pemerintah Pusat untuk menghapus tenaga honorer direspon beragam berbagai kalangan.

Puluhan Tahun Mengabdi, Ratusan Guru Honorer Wajo Curhat Ingin Diangkat Jadi PNS
TRIBUN TIMUR/HARDIANSYAH ABDI GUNAWAN
Ratusan guru honorer baik dari tingkat TK, SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/SMK/MA yang tergabung dalam GTKHNK 35+ Kabupaten Wajo mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, Selasa (4/2/2020). 

TRIBUN-WAJO.COM, SENGKANG - Keputusan Pemerintah Pusat untuk menghapus tenaga honorer direspon beragam berbagai kalangan.

Di Kabupaten Wajo, ratusan guru honorer baik dari tingkat TK, SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/SMK/MA menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, Selasa (4/2/2020).

Mereka menunutut, agar guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun, yang telah melawati batas usia 35 tahun, sebagai syarat mengikuti CPNS agar diangkat menjadi PNS tanpa tes.

"PNS harga mati, kita sudah 35 tahun lebih, sementara batas pendaftaran PNS itu 35. Jadi kami sepeti terzalami, sudah tidak ada lagi kesempagan bagi kami jadi PNS semetara kami sudah mengabdi lebih sepuluh tahun," kata salah satu guru honorer, Novel Tri Nuryana Harahap.

Selain itu, ratusan guru honorer yang tergabung dalam Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non K atau GTKHNK 35+ Kabupaten Wajo juga menuntut beberapa hal.

Seperti pencabutan pasal 48 PP 48 tahun 2005 tentang pengankatan CPNS, dipermudah pengurusan PPG dan sertifikasi bagi guru honorer, diikutsertakan dalam penerimaan PPPK.

"Seperti bidan PTT kemarin, langsung dibuatkan Kepres dan semuanya jadi PPPK, kita juga harap seperti itu, perlakuan yang sama untuk guru honorer," katanya.

Selain itu, ada juga tuntutan agar diberikan BPJS bagi guru honorer, kejalasan status bagi honorer K2, serta menfasilitasi guru honorer yang berada di lingkup Kementerian Agama dan yayasan swasta.

Sementara, Kepala BKPSDM Kabupaten Wajo, Herman yang turut hadir pada audiensi tersebut menyebutkan keinginan para guru honorer sesungguhnya terkendala oleh regulasi yang ada dari pemerintah pusat.

"Kami ini dalam posisi menjalankan undang-undang sesuai dengan perintah, jika untuk mengikuti PPPK, setahun sebelum usia pensiun pun bisa ikut PPPK," katanya.

Halaman
12
Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved