Aset Perbankan di Sulsel Capai Rp153,37 Trilliun, Tumbuh 5,67%

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Moh Nurdin Subandi resmi dilantik menjadi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Senin (3/2/2020).

Nurdin dilantik oleh Anggota Dewan Komisioner OJK RI, Ahmad Hidayat yang disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, para bupati/walikota, serta pimpinan lembaga jasa keuangan.

Moh Nurdin Subandi menggantikan Zulmi yang telah bertugas sejak September 2017.

Selama menjabat sebagai Kepala Regional 6 Sulampua, Zulmi berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah, lembaga jasa keuanga melalui Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (FKIJK Sulselbar), lembaga-lembaga terkait, serta stakeholders lainnya.

Kolaborasi di bawah kepemimpinan Zulmi, tertuang dalam laporan Subandi selaku Kepala Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan.

Subandi menjelaskan, hingga Desember 2019, total aset perbankan di Sulawesi Selatan mencapai Rp153,37 trilliun, tumbuh 5,67%.

Tren serupa terjadi pada wilayah koordinasi Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua di mana pertumbuhan aset perbankan tertinggi terdapat di Provinsi Papua Barat dengan pertumbuhan 21,53% dan terendah di Provinsi Sulawesi Utara dengan pertumbuhan 0,34%.

"Untuk wilayah Sulawesi Selatan, pertumbuhan aset perbankan dipengaruhi oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 5,01% menjadi Rp99,99 triliun, dan pertumbuhan kredit 2,66% dengan nominal Rp123,45 triliun," kata dia.

"Kredit bank umum tumbuh 2,52% menjadi Rp120,90 triliun dan kredit BPR tumbuh 9,60% menjadi Rp2,55 triliun," tambah Subandi.

Labjut Subandi, Kredit UMKM juga tumbuh positif 2,52% dengan pangsa 33,56% dari total kredit.

Sejalan dengan itu, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2019 mencapai Rp8,18 triliun atau 123,28% dari rencana bisnis bank pada awal 2019 sebesar Rp6,64 triliun, yang disalurkan kepada 308.057 UMKM dengan tingkat NPL yang rendah 0,07%.

"Realisasi KUR dibandingkan target juga mengalami peningkatan dari 90,7% pada tahun 2017, dan 121,9% pada tahun 2018," bebernya.

Di samping itu, penyaluran KUR di Sulawesi Selatan juga mengarah ke sektor produksi yaitu pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, dengan pangsa 60,17%, telah melebihi target pemerintah, yaitu minimal 50%.

"Dengan kredit yang terus tumbuh positif, kinerja intermediasi perbankan di Sulsel masih terjaga pada level yang tinggi dengan indikator Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai 122,40%, lebih tinggi dari LDR perbankan secara nasional 93,55%," ucapnya.

"Hal ini menunjukkan bahwa permintaan kredit di Sulawesi Selatan sangat tinggi, bahkan menggunakan dana dari perbankan di luar Sulawesi Selatan," tambahnya.

Lanjut dikatakan, kinerja penyaluran kredit perbankan tersebut diiringi dengan risiko kredit yang tetap terkendali dengan rasio NPL gross sebesar 3,58%, masih di bawah ambang batas 5%.

"Secara khusus, terkait dengan kinerja industri jasa keuangan syariah tahun 2019, kita
bersyukur aset perbankan syariah kembali tumbuh double digit 12,32%, disertai pertumbuhan pembiayaan syariah 11,18%," ungkapnya.

"Penghimpunan DPK syariah bahkan tumbuh 20,58%. Hal tersebut menunjukkan makin tingginya minat untuk menggunakan produk perbankan syariah,

Dan mendorong market share perbankan syariah meningkat menjadi 5,77% pada akhir tahun 2019," tutup Subandi. (tribun-timur.com)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)

Laporan Wartawan tribun-timur.com @Fahrizal_syam