BBM Satu Harga

Kecamatan Seko Luwu Utara Jadi Wilayah Prioritas Penyalur BBM Satu Harga

Di Sulsel, hanya Luwu Utara dan Pangkep yang mendapatkan prioritas penyalur BBM satu harga.

Kecamatan Seko Luwu Utara Jadi Wilayah Prioritas Penyalur BBM Satu Harga
chalik/tribunlutra.com
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani (kedua kiri) menghadiri rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan BBM satu harga tahun 2020 di Auditorium BPH Migas Gedung BPH Migas, Jl Kapten Tendean, Nomor 28, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2020). 

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, menjadi salah satu dari 83 lokasi prioritas pembangunan penyalur BBM satu harga tahun 2020.

Keputusan ini ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas).

Di Sulsel, hanya Luwu Utara dan Pangkep yang mendapatkan prioritas penyalur BBM satu harga.

"Kami ucapkan terima kasih kepada BPH Migas, permohonan Pemda Luwu Utara menjadi prioritas pelaksanaan pembangunan penyalur BBM satu harga akhirnya direspon," kata Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, Rabu (29/1/2020).

Ucapan ini disampaikan Indah setelah menghadiri rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan BBM satu harga tahun 2020 di Auditorium BPH Migas Gedung BPH Migas, Jl Kapten Tendean, Nomor 28, Jakarta Selatan.

"Baru Kecamatan Seko masuk prioritas, meski sebenarnya kami juga mengusulkan Kecamatan Rampi sebagai prioritas," Indah menambahkan.

Bupati perempuan pertama di Sulsel ini menyebutkan, nantinya BUMDes yang ada di Seko bisa menjadi sub penyalur BBM satu harga ini.

"Saya kira BUMDes bisa menjadi sub penyalur, tapi khusus untuk desa yang jauh dari lokasi penyalur BBM satu harga ini," katanya.

Pada kesempatan itu, Indah juga menandatangani pernyataan komitmen pelaksanaan program ini.

Ada lima isi pernyataan, pertama mendukung pelaksanaan pembangunan penyalur BBM satu harga.

Menjalin kerjasama yang baik dengan Badan Usaha Penugasan P3JBT dan P3JBKP.

Membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, sehingga penyaluran BBM berjalan baik.

Mempercepat segala bentuk perizinan yang jadi kewenangan pemda terkait penyaluran.

Jika poin 1-4 tidak dilaksanakan, maka BPH Migas dapat menyesuaikan kembali lokasi. 

Penulis: Chalik Mawardi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved