Bawaslu Mulai Identifikasi Zona Rawan Pilkada 2020 di Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan (Bawaslu Sulsel) sedang menunggu rilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 dari Bawaslu RI.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Sulsel La Ode Arumahi saat mengkonfirmasi ke tribun-timur.com, Selasa (28/1/2020) malam.

Ia menyatakan, IKP 2020 adalah instrumen untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan, serta sebagai alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi, juga deteksi dini.

"Dalam IKP, kerawanan didefinisikan sebagai segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pelaksanaan tahapan Pilkada yang demokratis," kata Arumahi.

Ia menjelaskan, dalam menyusun IKP, Bawaslu Sulsel memetakan konsep kerja kerawanan dengan tiga area utama.

Pertama, area internal yang terdiri dari SDM penyelenggara Pilkada, ketersediaan anggaran dan fasilitas Pilkada.

Kedua, area eksternal terdiri dari faktor keamanan daerah, sebaran informasi hoaks, aksesibilitas daerah dan perilaku masyarakat terkait politik uang.

Ketiga, area proses terdiri dari kontestasi, partisipasi, dan penyelenggaraan.

"Bawaslu juga menyusun IKP 2020 dengan menitikberatkan pada empat dimensi utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis, berkualitas dan bermartabat," jelasnya.

"Keempat dimensi yang dimaksud antara lain konteks sosial politik, penyelenggaraan Pilkada yang bebas dan adil, kontestasi, serta partisipasi," jelasnya.

Semua provinsi dan kabupaten/kota khususnya yang akan berpilkada 2020 telah diminta datanya dan dilibatkan secara partisipatif termasuk stakeholder Pilkada dalam diskusi mendalam penyusunan IKP ini.

"Jadi diharapkan Bawaslu RI akan segera merilis IKP pada bulan Februari. Sebab, dari IKP ini akan kelihatan tingkat kerawanan setiap kategori dan dimensi untuk semua daerah yang Pilkada," ujarnya.

Berdasarkan IKP tersebut semua pihak termasuk Bawaslu akan segera melakukan langka-langka pencegahan, begitu juga stakeholder lain seperti Pemda, Polisi, TNI dan masyarakat. (*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)