Syahrini Kembali Jualan Mukena, Harganya Buat Netizen Menjerit: Ini Keistimewaan Mukena Incess

Melihat fenomena banyaknya mukena mahal yang dijual Syahrini itu, Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan RI kemudian memposting di akun sosial media tentang pajak, yang diduga terkait dengan penjualan mukena itu.

Menurut Direktorat Pajak Kementerian Keuangan RI, penyanyi yang dikenal lewat jargon 'Jambul Katulistiwa' itu menyebutkan, pajak yang harus dibayarkan istri Reino Barack itu sebesar Rp 1,75 miliar.

Pajak sebesar itu adalah pajak penghasilan atas penjualan 5.000 mukena ala Syahrini.

Namun, saat ditemui disela acara 'Syahrini Berbagi' di Masjid Az Zikra, Perumahan Bukit Az Zikra, kawasan Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/6/2019) sore, Inces menolak berkomentar terkait pajak tersebut.

"Saya nggak mau bahas diluar acara berbagi anak yatim," kata Syahrini kesal.

Meski didesak untuk berkomentar, Syahrini tetap menolak menjawabnya. "Nggak mau (jawab). Next," tegasnya.

Penyanyi sensasional Syahrini dan Reino Barack, suaminya, menggelar acara berbagi bersama anak yatim-piatu di Masjid Az Zikra, kawasan Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/5/2019) siang.

Sampai acara selesai digelar, Syahrini tetap bungkam saat ditanyakan pajak penghasilan atas penjualan ribuan muke yang belum dibayarkannya ke Direktorat Pajak.

Syahrini terus menggandeng tangan Reino Barack sambil berjalan menuju mobilnya.

Sebelumnya, Cuitan Twitter Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, @DitjenPajakRI tentang mukena Syahrini, mencuri perhatian publik.

Penjualan mukena Syahrini harus dikenakan pajak dari penjualan 5.000 mukena.

Banyak netizen lantas mengaitkan hal itu dengan larisnya penjualan 5.000 produk mukena buatan Syahrini yang dibandrol dengan harga satuan Rp 3,5 juta.

Ditjen Pajak tidak menampik keterkaitan itu. Bahkan otoritas pajak tersebut juga punya alasan membuat kicauan soal pajak yang mesti dibayar dari penjualan tersebut.

"Itu memberikan edukasi (publik) saja," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (30/5/2019).

Hestu mengatakan, pelaku usaha yang sudah memiliki omzet lebih dari Rp 4,8 miliar setahun wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), bukan lagi UMKM.