Panitia Pengawas Pemilu Makassar Didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, Segini Jumlahnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar mendaftarkan sekitar 2.297 panitia pengawas pemilu ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Hal itu dilakukan untuk mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan pengawasan selama tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2020 mendatang.

"Iya didaftar BPJS ketenagakerjaan, " kata Koordinator Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Makassar, Sri Wahyuni, Kamis (23/1/2020).

Menurut Sri sapaan akrab Komisioner Bawaslu Makassar ini, semua pengawas adhoc mulai dari Pengawas Kecamatan, Kelurahan sampai pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) mendapatkan jaminan ketenaga kerjaan.

Jumlahnya panitia pengawas pemilu sembanyak 2.297 dengan rincian Pantia Pengawas Kecamatan 45 orang, Pengawas Tingkat Kelurahan 153 orang dan Pengawas TPS 2.099 orang.

Mereka akan mendapatkan dua perlindungan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) selama pelaksanaan pesta demokrasi itu berlangsung.

Menurut Sri pendaftaran ini merupakan intruksi langsung dari Bawaslu pusat dan anggaranya sendiri menggunakan anggaran Bawaslu.

Sri menambahkan pengawas pemilu didaftar ke BPJS ketenaga kerjaan untuk mendapatkan perlindugan selama berkerja, baru Pilwali tahun ini dilaksanakan.

"Baru dipilkada ini dianggarkan dan ini instruksi dari Bawaslu RI," sebutnya. (*)

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)