Breaking News:

Kemenkumham Sulbar

Kanwil Kemenkumham Sulbar Inventariasi Kekayaan Komunal dan Layanan Hukum Lainnya di Mamasa

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Asisten III Bupati Mamasa, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Bagian Hukum serta beberapa instansi terkait seperti,

Kemenkumham Sulbar
Kanwil Kemenkumham Sulbar Inventariasi Kekayaan Komunal dan Layanan Hukum Lainnya di Kabupaten Mamasa 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMASA,- Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat (Sulbar) Sri Lastami, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum Abdullah dan Kepala Bidang Hukum Andi Hermin, melakukan kegiatan koordinasi terkait dengan inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), Indikasi Geografis, serta kekayaan Intelektual (KI) seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desa sadar hukum, dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah dalam Hal Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah di kabupaten Mamasa, Senin (20/01/2020) di ruang rapat sekretaris daerah kabupaten Mamasa, Sulbar.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Asisten III Bupati Mamasa, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Bagian Hukum serta beberapa instansi terkait seperti, dinas kebudayaan dan pariwisata, dinas pendidikan pemuda dan olahraga, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas koperasi dan UKM, dan juga dinas perdagangan dan perindustrian.

Dalam sambutannya Sri Lastami menyatakan bahwa, KIK merupakan cara pemerintah untuk melindungi keanekaragaman budaya dan hayati, termasuk memperkuat kepemilikan KIK dan mencegah pihak lain membajak dan mencuri KIK, khususnya di Kabupaten Mamasa.

Produk yang dihasilkan kabupaten Mamasa diharapkan mampu bersaing di pasar internasional, sehingga perlu didorong agar mampu memberi kontribusi dalam pembangunan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

"UKM juga harus melek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan cara mendaftarkan merek dagang. Merek bisa jadi merupakan bentuk perlindungan HKI yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pelaku usaha bila merek terdaftar, maka akan memiliki hak melarang pihak lain untuk menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar miliknya. Tentunya, untuk kelas dan jenis barang atau jasa yang sama", terang Sri dalam sambutannya.

Sri Lastami juga menyatakan bahwa Mamasa memiliki potensi yang luar biasa untuk KIK, baik berupa cerita rakyat, permainan tradisional, tarian dan lagu daerah termasuk juga potensi indikasi geografis (IG).

Dalam kesempatan itu, Sri Lastami juga memberikan informasi terkait UU No. 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atas perubahan UU No. 12 Tahun 2011.

Dimana UU yang baru ini mengatur peralihan kewenangan untuk mengharomonisasi raperda yang dulunya merupakan kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh bagian hukum ke Kemenkumham.

"Proses harmonisasi merupakan syarat formil dalam pembentukan Peraturan Daerah", jelas Sri.

Dari kegiatan ini, terungkap bahwa dari 168 Desa di Mamasa, hanya 1 Desa yang mendapat predikat Desa Sadar Hukum.

Halaman
12
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved