Layanan Kependudukan

Layanan Pembuatan e-KTP Disdukcapil Makassar Dibekukan, Ini Saran Pemkot kepada Warga

Jaringan SIAK memuat semua data kependudukan di Kota Makassar seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran

Layanan Pembuatan e-KTP Disdukcapil Makassar Dibekukan, Ini Saran Pemkot kepada Warga
TRIBUN TIMUR/MUH ASIZ ALBAR
ilustrasi 

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar masih belum bisa memastikan jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bisa segera online.

Jaringan SIAK memuat semua data kependudukan di Kota Makassar seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran.

"Untuk jaringan online, masih belum bisa dipastikan kapan bisa," ujar Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dukcapil, Chaidir ke Tribun, Selasa (14/1/2020).

Ia mengatakan, soal penyambungan kembali jaringan adalah kewenangan penuh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Semua keputusan ada di Kementerian Dalam Negeri, khususnya Dirjen Dukcapil," katanya.
Untuk menghadapi jaringan offline dari Kemendagri, Disdukcapil Kota Makassar tetap melayani masyarakat sesuai kebutuhannya. Masyarakat disilakan membawa berkas dan dokumen persyaratan sesuai layanan yang bersangkutan

"Pada saat jaringan sudah online, seluruh berkas dan dokumen yang sudah masuk diselesaikan dan dicetak dokumen yang bersangkutan," katanya.

Saat ini, Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb sudah menghubungi Kemendagri.

"Kalau solusi pemecahannya sudah ditangani oleh Pemerintah Kota Makassar melalui Pj Wali Kota dan sudah berkoordinasi dengan pihak kementerian dalam negeri," katanya.

Sejak Rabu (8/1), SIAK di Dukcapil Makassar kembali offline.

Seluruh urusan administrasi yang berbasis online seperti e-KTP, kartu keluarga (KK) dan akte kelahiran terhambat.

Penonaktifan SIAK Disdukcapil Makassar dilatarbelakangi oleh mutasi sejumlah pejabat struktural di Disdukcapil Makassar. Kemendagri meminta pejabat Disdukcapil yang terkena mutasi dikembalikan ke posisi semula.

Pemkot Makassar telah melayangkan surat kepada Pemprov Sulsel untuk diteruskan ke pemerintah pusat agar masalah ini diselesaikan. Caranya dengan melakuakan pelantikan pejabat baru agar pelayanan di Disdukcapil kembali normal.

“Saya kirim Kamis kemarin,” ujar Iqbal, awal pekan lalu.
Saat ini, Iqbal, menunggu persetujuan untuk sesegera mungkin melakukan pelantikan.
“Saya kalau sudah dapat kabar dari pusat dan sudah ditandatangani, dapat nomor, walau pun belum dapat fisiknya saya langsung lantik,” katanya.(*/tribun-timur.com)

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Muh. Irham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved