Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Tribun Luwu

Bupati Bareng Ketua DPRD Luwu Lobi Bendungan Radda di BBWS Pompengan Jeneberang

Bupati Basmin Mattayang bersama Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali mendatangi Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang di Makassar

Penulis: Chalik Mawardi | Editor: Suryana Anas
Humas Pemda Luwu
Bupati Basmin Mattayang bersama Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali mendatangi Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang di Makassar, Selasa (14/1/2020) 

TRIBUNLUWU.COM, BELOPA - Bupati Basmin Mattayang bersama Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali mendatangi Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang di Makassar, Selasa (14/1/2020).

Ikut pula dalam rombongan Pejabat Sekda Ridwan Tumba Lolo dan Kepala Bidang PSDA Hendra.

Kedatangan Basmin dan rombongan untuk konsultasi terkait usulan prioritas pembangunan Bendungan Radda dan penanganan sungai dalam mencegah terjadinya banjir.

"Kunjungan ini antara lain melakukan konsultasi ke kepala balai terkait beberapa usulan prioritas pembangunan bendungan, dan penanganan dibeberapa sungai yang dianggap rawan meluap dan mengakibatkan banjir saat musim hujan tiba," kata Basmin.

Menurut Basmin, ada beberapa program prioritas diantaranya pembangunan Bendungan Radda, pengelolaan air baku Sarambu Masiang.

Pembangunan irigasi Lamasi, irigasi Padang Sappa dan penanganan banjir di Sungai Rantebelu, Suli, Pareman/Noling, Padang Sappa, Bua, dan Sungai Lamasi.

"Pembangunan Bendungan Radda diperuntukkan untuk mengairi 1.000 hektare areal persawahan di enam desa dan dua kelurahan yang berada di Kecamatan Suli dan Kecamatan Belopa," katanya.

"Sedangkan pengelolaan air baku Sarambu Masiang untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Kecamatan Belopa dan Kecamatan Suli serta pengembangan objek wisata air terjun," katanya.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Makassar, Supardji menanggapi program yang dipaparkan Basmin.

Ia mengatakan, pembangunan Bendungan Radda membutuhkan biaya sangat besar yang diperkirakan Rp 55 miliar, sehingga belum bisa dilaksanakan tahun 2020.

"Karena biayanya sangat besar maka untuk realisasinya belum dapat dilaksanakan pada tahun 2020. Kami masukkan dalam program prioritas pada tahun 2021," kata Supardji.

Laporan Wartawan TribunLutra.com, @chalik_mawardi_sp

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow Instagram Tribun Timur

Subscribe akun Youtube Tribun Timur

(*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved