Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pemprov Sulsel

Ada Apa? Kok Nurdin Abdullah Lantik 'Sembunyi-sembunyi' Rudi Djamaluddin di Rujab

Pelantikan yang digelar tanpa melalui agenda keprotokoleran Pemprov Sulsel ini terlihat tampak begitu istimewa bagi Rudy.

Penulis: Saldy Irawan | Editor: Ansar
istimewa
Suasana Pelantikan Rudy Djamaluddin sebagai Kadis PUPR 

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Diam-diam Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah melantik Rudy Djamaluddin seorang diri di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jl Sungai Tangka, Kota Makassar.

Dari foto yang dihimpun Tribun melalui Plt Kadis Kominfo SP Sulsel, Sarbini.

Pelantikan ini tampak dihadiri oleh Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulsel Imran Jauzi, Kepala Inspektorat Sulsel Salim AR, dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Nurlina, serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Asri Sahrun.

Pelantikan yang digelar tanpa melalui agenda keprotokoleran Pemprov Sulsel ini terlihat tampak begitu istimewa bagi Rudy.

Pasalnya pelantikan ini adalah pelantikan yang pertama kali diadakan di Ruang Kerja Gubernur Sulsel yang ada di Rujab Gubernur Jl Sungai Tangka, Makassar, Selasa (14/1/2020).

Dilingkungan Rujab Gubernur Sulsel, pelantikan pejabat kerab dilaksanakan di Baruga Karaeng Patingallloang, samping Rujab Gubernur.

Plt Kadis Kominfo Sulsel, Sarbini yang turut hadir dalam pelantikan ini mengatakan bahwa pelantikan Rudy Djamaluddin ini terkait dengan restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel.

"Ini terkait perubahan organisasi, dulu OPD yang dipimpin Pak Rudy itu dengan nama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, saat ini berubah nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," ujar Sarbini.

* Hanya Dilantik Sekprov

Pekan lalu, diketahui bahwa Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat Gani juga melantik para pejabat eselon II lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel di Baruga Karaeng Pattingalloang.

Hayat mengatakan pelantikan atau rotasi ini untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) No 11 Tahun 2019, tentang peleburan organisasi.

Ia menyebutkan pelantikan ini adalah proses yang biasa saja dalam struktur organisasi. Ini pada umumnya juga terjadi di sejumlah pemprov yang ada di Indonesia.

"Ini biasa aja di seluruh Indonesia, tidak ada yang luar biasa, biasa saja itu, ini sama dengan penyegaran organisasi," kata Hayat.

Untuk memajukan organisasi, tentu diharapkan inovasi dna integritas dari pejabat di sebuah organisasi pemerintahan.

Seperti halnya yang terjadi di Sulsel, tidak mungkin kata dia, jabatan itu di isi dengan orang lama atau dia saja.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved