Buntut Surat Edaran Dirjen Hubla, Biaya Distribusi Naik, ALFI Sulselbar: Keliru

Pemberlakuan surat edaran tentang pemberlakuan kewajiban setiap kapal, baik bendera Indonesia atau asing agar menggunakan

fadly/tribun-timur.com
Ketua DPW ALFI Sulselbar, Syarifuddin Sahrudi memberi keterangan pers terkait tindak lanjut surat edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) No.SE.35 Tahun 2019 per 1 Januari 2020. Dimana beberapa perusahaan pelayaran pengangkut kontainer, Senin (13/1/2020) meberlakukan penambahan biaya atau surcharge. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah telah memberlakukan surat edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) No.SE.35 Tahun 2019 per 1 Januari 2020.

Pemberlakuan surat edaran tentang pemberlakuan kewajiban setiap kapal, baik bendera Indonesia atau asing agar menggunakan bahan bakar low sulfur menuai polemik.

Selama 13 hari diberlakukan, beberapa perusahaan pelayaran pengangkut kontainer, Senin (13/1/2020) meberlakukan penambahan biaya atau surcharge yang diistilakan standarisasi penagihan biaya pelayanan pengiriman petikemas.

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) menilai, tindakan perusahaan pelayaran pengangkut kontainer itu keliru.

Ketua DPW ALFI Sulselbar, Syarifuddin Sahrudi mengatakan, alasan surcharge salah alamat.

"Pemberlakuan surcharge itu ditujukan untuk barang khusus. Dimana ada penanganan tertentu yang dilakukan oleh pihak pelayaran akan barang tersebur. Misalnya barang yang mudah meledak dan sejenisnya," kata Syarifuddin yang ditemui di salah satu coffee shop di bilangan Jl Beruang Makassar, Senin (13/1/2020) sore.

Ia menegaskan, bukannya ALFI Sulselbar alergi dengan kenaikan harga. Namun pengenaan biaya tambahan tersebut berdampak terhadap volume pengiriman barang di Terminal Petikemas Makassar, dan terminal lainnya.

"Sekarang pengusaha menahan diri untuk mengirim barang karena kesulitan menentukan tarif, ini mengakibatkan distribusi logistik terhambat," jelas Ipho sapaannya.

Jika ini tetap dibiarkan, maka terjadi inflasi atas dampak sirkulasi logistik yang terbengkalai.

"Artinya, ekonomi akan melemah, karena ekonomi satu negara pasti ditunjang oleh distribusi yang efektif dan efisien," ujarnya.

Lebih jauh, Ipho melihat penambahan tarif pengangkutan kontainer tersebut dinilai bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menekan biaya logistik.

"Pada satu sisi kita ingin memotong cost logistik, tapi di sisi lain, dipersulit dengan biaya tambahan seperti ini," katanya.

Ipho pun telah mendapatkan daftar tarif dari perusahaan pelayaran.

"Naiknya tarif tambahan efek surat edaran terlalu tinggi, contohnya jalur Makassar-Surabaya kenaikannya rerata Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu per kontainer, bahkan jalur Makassar-Maluku dan Makassar-Papua tembus Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta," jelas Ipho.

Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved