Kenapa Prabowo Subianto 'Lembek' ke China hingga Disayangkan PKS? Menlu Retno Marsudi Diapresiasi
Kenapa Prabowo Subianto 'lembek' ke China hingga disayangkan PKS? Menlu Retno Marsudi malah diapresiasi.
lihat foto
Menurutnya, sikap politik luar negeri Indonesia sudah jelas terkait klaim ZEE di wilayah Laut Natuna dan Laut China Selatan.
Ia mengatakan, Indonesia berpegang teguh pada hukum internasional dalam UNCLOS 1982 dan keputusan pengadilan arbitrase PBB terkait klaim negara-negara di Laut China Selatan.
"Presiden Jokowi harus bersikap jelas dan tegas. Tiongkok sebagai bagian komunitas internasional harus menghormati norma dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia," katanya.
Ada Pelanggaran ZEEI di Natuna
Sementara itu, terkait adanya pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif di Perairan Natuna, Menkopolhukam Mahfud MD angkat bicara.
Ia menuturkan, pemerintah akan membuat regulasi terpadu terkait pengawasan keamanan di sektor kelautan untuk mencegah tumpang tindih regulasi.
"Presiden menginstruksikan agar penanganan laut itu terpusat," kata Mahfud MD sebagaimana dikutip melalui video yang kanal di channel YouTube Metrotvnews, Selasa (31/12/2019).
Ia menerangkan, di sektor pengawasan kelautan Indonesia, terdapat tujuh lapis regulasi.
Menurutnya, banyaknya regulasi yang harus ditembus itu menjadi penghambat.
"Itu sama sekali tidak efisien, menghambat administrasi pemerintahan, menghambat laju perdagangan juga. Lalu lintas barang dan manusia agak terhambat," katanya.
Mahfud MD kembali menegaskan, alasan tersebutlah yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memangkas regulasi yang ada.
"Prinsip Menkopolhukam dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah bicara, sudah ketemu," katanya.
"Kami sudah mengidentifikasi sampai saat ini sekurang-kurangnya 17 Undang-Undang yang mengatur secara berbeda, dengan kewenangan yang berbeda itu yang akan digarap," jelasnya.
Mahfud MD menerangkan, rencana untuk mengubah regulasi tersebut akan berjalan awal 2020.
Terkait pengawasan laut di Indonesia, belum lama ini dikabarkan kapal laut asing kembali memasuki perairan Laut Natuna.
