Tribun Enrekang
2020, Bandingkan Anggaran 'Jalan' Eksekutif Legislatif dan Penanganan Bencana di Enrekang
Total anggaran perjalanan dinas yang dimuat dalam APBD 2020 tahun ini mencapai Rp 66 miliar.
Penulis: Muh. Asiz Albar | Editor: Ansar
lihat foto
TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang menganggarkan perjalanan dinas yang tergolong besar pada tahun 2020 ini.
Total anggaran perjalanan dinas yang dimuat dalam APBD 2020 tahun ini mencapai Rp 66 miliar.
Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan APBD pokok tahun 2019 lalu dimana anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 60,7 miliar.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris BPKD Enrekang, Permadi Hasan membenarkan jumlah anggaran tersebut.
Menurutnya, jumlah anggaran perjalanan dinas tersebut sudah secara keseluruhan, meliputi Legislatif dan Esksekutif.
"Iya, memang segitu gambaran anggaran perjalanan dinas tahun ini," kata Fermadi saat dikonfirmasi TribunEnrekang.com, Jumat (3/1/2020).
Ia menjelaskan, besarnya biaya anggaran perjalanan dinas tahun ini dipengaruhu dengan naiknya Standar Bialaya Umum (SBU) di Perbup tentang standar biaya umum perjanalan dinas ASN dan non ASN.
Menurutnya, sebenarnya jika kuantitas perjalanan dinas relatif tetap, hanya saja karena SBU naik maka secara otonatis mempengaruhi kenaikan perjalan dinas.
Sebab, melihat kebutuhan seperti tarif hotel naik dan biaya pesawat juga meningkat sehingga mempengaruhi peningkatan anggaran.
Untuk OPD terbanyak, memang Dinas Kesehatan karena biaya operasional kesehatan yang bersumber dari DAK Rp 12 miliar itu untuk dalam daerah dan luar daerah Rp 1 miliar.
Besarnya nilai anggaran perjalanan dinas, justru berbanding terbalik dengan anggaran untuk kebencanaan tahun ini.
Sekretaris BPBD Enrekang, Lukman Dering, mengatakan untuk jumlah anggaran untuk kebencanaan tahun ini disiapkan Rp 620 juta.
Jumlah anggaran tersebut sudah termasuk logistik, operasional dan darurat bencana. Untuk pos penanganan darurat bencana sendiri bertambah Rp 480 juta dari tahun 2019.
"Tahun ini untuk posko kebencanaan anggarannya Rp 620 juta termasuk logistik dan Operasional dan darurat bencana, tahun ini tidak ada anggaran alat bencana," ucap Lukman.
Lukman menjelaskan, anggaran ini belum ideal jika dilihat dengan volume kebencanaan yang terjadi pada tahun 2019 lalu.
