Ketua PKK Sulsel Lies F Nurdin Serahkan Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi 2.500 Siswa

Ketua PKK Sulsel Lies F Nurdin Serahkan Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi 2.500 Siswa

TRIBUN-TIMUR.COM,- Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Lies F Nurdin serahkan bantuan ke 2.500 siswa.

Mereka berasal dari 76 SMAN dan SMKN di Sulawesi Selatan. 

Penyerahan paket bantuan diserahkan secara simbolis di Gedung Guru Dinas Pendidikan Sulsel, Selasa 31 Desember 2019.

Dalam sambutannya, Lies kembali menegaskan komitmennya untuk memperbaiki kualitas penunjang pendidikan bagi seluruh sekolah yang ada di Sulsel.

Mulai fasilitas kantin sekolah, jenis jajanan yang dijual kepada para siswa, layanan Unit Kesehatan Sekolah (UKS), perpustakaan, hingga toilet sekolah.

"Standar makanan anak-anak di sekolah harus ada. Saya meminta pihak Dinas Pendidikan untuk membuat menu standar bekerja sama dengan ahli gizi, dana bos bisa digunakan untuk perbaiki tolite-toilet di sekolah, untuk sekolah-sekolah yang tidak menyediakan UKS di sekolah harus segera diperhatikan," kata Lies di hadapan pejabat lingkup Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah.

Lies menyebutkan, dalam satu tahun tiga bulan menjadi penggerak dalam PKK Sulsel, pendidikan, kesehatan, dan pemberdaayaan ekonomi keluarga menjadi fokus perhatiannya.

Untuk itu, ia bersama timnya sering turun langsung bertemu masyarakat untuk mengetahui kebutuhan prioritas.

Mulai dari bantuan kelengkapan sekolah hingga pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat.

Sementara, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Setiawan Aswad, mengatakan, program bantuan ini terinspirasi dari berbagai kunjungan lapangan dan pemberian bantuan perlengkapan sekolah kepada anak-anak tingkat Sekolah Dasar (SD) dari sejumlah kecamatan di Kota Makassar oleh Lies F Nurdin.

"Kami terinspirasi dari Ketua PKK Sulsel yang rajin turun ke lapangan menemui warga pra-sejahtera dan memberikan bantuan perlengkapan sekolah," kata Setiawan.

Pemberian bantuan kepada 2.500 siswa pra-sejahtera setelah melalui tahap verifikasi dari pihak sekolah dan Dinas Sosial masing-masing kabupaten. Pemberian bantuan dilaksanakan setelah verifikasi dua tahap.

"Dari sekolah masing-masing melalui data program PKH, kemudian dari Dinas Sosial kami sudah koordinasikan, bahwa yang berhak dapat adalah berkategori kurang mampu," jelas Setiawan.

Terkait fasilitas penunjang sekolah, Setiawan mengatakan, pihaknya memulai dengan membangun kesadaran dari seluruh pihak yang bertanggung-jawab di sekolah. Dimulai dari kepala sekolah, guru dan para siswa.

Kemudian mengenai pembenahan fasilitas, dapat memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk rehab yang sifatnya ringan.

Sedangkan untuk rehab bangunan, akan melalui tahap penganggaran melalui APBD.

"Data untuk program rehabilitasi yang sifatnya berat sudah ada di bidang teknis," tutupnya.