PDAM Bulukumba
Legislator PDIP Bulukumba Minta Pemda Evaluasi Manajemen PDAM
Pasalnya, capaian kinerja PDAM Bulukumba tak memiliki peningkatan, bahkan berada pada level terendah di Sulsel.
Penulis: Firki Arisandi | Editor: Syamsul Bahri
TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Legislator PDIP Bulukumba Zulkifli Saiye, meminta direktur PDAM Bulukumba, untuk dievaluasi.
Pasalnya, capaian kinerja PDAM Bulukumba tak memiliki peningkatan, bahkan berada pada level terendah di Sulsel.
Zul, sapaannya, mengaku kecewa dengan hal tersebut.
Olehnya, ia mengaku bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit.
Pasalnya, ada penyertaan modal dari pemerintah daerah (Pemda), namun tak memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bulukumba.
"Sangat kecewa melihat hal ini, makanya saya akan meminta untuk di audit BPKP kepada pemda terhadap PDAM," kata Zulkifli Saiye, Senin (23/12/2019).
Evaluasi, lanjut Zul, sangat perlu untuk dilakukan, bukan hanya melakukan pergantian direktur, tapi secara menyeluruh.
"Staf maupun karyawannya, banyak rakyat Bulukumba yang berpotensi dan punya dedikasi baik untuk pelayanann masyarakat banyak," tegas Zul.
Direktur PDAM Bulukumba H Muhammad Nur mengaku siap untuk dievaluasi, jika hal tersebut akan dilakukan.
Mantan Kepala Bagian (Kabag) Umum Setkab Bulukumba ini menjelaskan, bahwa dirinya telah menjumpai kondisi tersebut saat menjabat Direktur PDAM, 2018 lalu.
Secara blak-blakan, Muhammad Nur menyampaikan, bahwa selama tidak ada pembenahan terhadap pipa, sumber air yang tidak berfungsi, maka kondisinya akan tetap sama.
"Contohnya sumber air kita di Na'na, sudah setahun tidak berfungsi. Baru-baru sudah dimediasi pak wakil (Tomy Satria). Ada juga di Desa Tugondeng," jelasnya.

Selama kurang lebih setahun menjadi direktur, Muhammad Nur mengaku telah melakukan pembenahan di beberapa sektor, salah satunya dari sisi manajemen.
Ia mengaku, dirinya bahkan ingin melakukan pembaharuan pipa yang menjadi salah satu sumber masalah saat ini.
Namun pihaknya tak dapat bergerak, lantaran tak ada dana segar yang diturunkan ke PDAM, yang ada hanya Dana Alokasi Khusus (DAK).