KPU Makassar

KPU Makassar Masih Cari Anggaran untuk Kenaikan Honorium Ad Hoc

Pasalnya gaji Ad Hoc di Pemilihan Wali Kota Makassar 2020 mengalami kenaikan. KPU masih membutuhkan sekitar Rp 9,6 miliar.

abd azis/tribun-timur.com
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Gunawan Mashar 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar terus memperjuangan mencari dana tambahan untuk honorarium ‘ad hoc’ Pemilu.

Pasalnya gaji Ad Hoc di Pemilihan Wali Kota Makassar 2020 mengalami kenaikan. KPU masih membutuhkan sekitar Rp 9,6 miliar.

Menurut Komisioner KPU Makassar, Gunawan Mashar untuk dana tambahan honor ad hoc masih dalam tahap koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulsel.

"Sejak kemarin hingga hari ini, Ketua KPU melakukan Rapar Koordinasi dengan KPU Kabupaten Kota. Termasuk mebahas soal itu," kata Gunawan Mashar.

Menurut Gunawan pertemuan itu mencari jalan keluar, karena hal itu menjadi masalah bersama 12 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada.

Gunawan mengaku kurangan anggaran ini akibat dampak dari kenaikan honor penyelenggara adhoc. Jadi kurangnya di selisih kenaikan itu.

Dia berharap adanya dukungan dana dari Pemerintah Kota Makassar.

"Karena itu, sekarang lagi dirembukkan jalan keluarnya, termasuk membangun komunikasi dgn stakeholder terkait, dalam hal ini pemerintah daerah masing masing," sebutnya.

Senada disampaikan Komisioner KPU Makassar, Romy Harminto. "Kita masih mencari mudah mudahan masih bisa mengusulkan kembali dana tambahan," tuturnya.

Menurutnya, kekurangan anggaran ini karena dana hibah yang diberikan Pemkot Makassar senilai Rp 78 miliar diteken sebelum keluarnya aturan baru tentang kenaikan honor adhoc.

Halaman
12
Penulis: Hasan Basri
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved