Pemprov Sulsel
Pemprov Sulsel Kembalikan Rp 323 Miliar ke Negara, Berkaitan Proyek Rumah Sakit dan Rest Area?
Menurut Plt Kepala BPKD Sulsel, Junaedi Akbar, banyaknya sisa anggaran ini karena adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak melanjutkan
Penulis: Saldy Irawan | Editor: Ansar
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulawesi Selatan mencatat bahwa Sisah Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2019, sebesar Rp 323 miliar.
Menurut Plt Kepala BPKD Sulsel, Junaedi Akbar, banyaknya sisa anggaran ini karena adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak melanjutkan program yang diajukan dalam rencana kerja anggaran.
Terkhusus pada sektor infrastruktur, dua proyek konstruksi di tahun 2019 tidak dilaksanakan sehingga pos anggarannya dikembalikan ke kas negara.
"Dua obyek itu pembangunan RS Regional, dan pembangunan Rest Area," ujar Edi sapaan Plt Kepala BPKD Sulsel ini, Senin (16/12/2019).
Total anggaran 2019 Pemprov Sulsel sendiri sebesar Rp 9,8 triliun.
Meski begitu, Eddy mengakui bahwa adanya SILPA ini jug bukan karena adanya dua proyek infrastruktur itu, tapi juga karena adanya efisiensi anggaran.
Pada anggaran alat tulis kantor (ATK) saja misalnya, Pemprov tahun ini menganggarkan Rp1,5 miliar, tetapi masih ada tersisa di kas daerah Rp300 juta.
"Jadi yang terpakai hanya sekitar Rp700 juta. Artinya, kita ada penghematan," ujarnya.
Serapan keuangan hingga pertengahan Desember baru mencapai Rp78,21 persen.
Olehhnya ia berharap, serapan diusahakan bisa capai 90 persen hingga akhir tahun.
"Yang banyak terserap nanti dari gaji. Banyak OPD yang belum cair tunjangannya karena SPM belum disetor," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah telah menginstruksikan OPD agar mempercepat pengusulan tender.
Bulan Desember ini sudah bisa dimulai untuk proyek fisik yang memakan waktu cukup lama.
Ia mengaku selama ini OPD hanya bekerja berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan.
Menurut dia, OPD bingung apa yang akan dilakukan.
"Harusnya OPD mengusulkan sesuatu sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Saya sudah instruksikan, Desember harus sudah masuk (ke ULP) untuk kegiatan 2020," katanya. (*)
Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:
(*)
