Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Nadiem Makarim

BREAKING NEWS: Ujian Nasional Resmi Dihapus, Mendikbud Nadiem Makarim Ganti Dengan Ini

BREAKING NEWS: Ujian Nasional Resmi DIhapus, Mendikbud Nadiem Makarim Ganti dengan Ini

kompas.com
Mendikbud Nadiem Makarim 

BREAKING NEWS: Ujian Nasional Resmi DIhapus, Mendikbud Nadiem Makarim Ganti dengan Ini

TRIBUN-TIMUR.COM,- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim resmi memberhentikan Ujian nasional (UN).

Ujian nasional yang selama ini dilaksanakan akan dihapuskan mulai 2021.

Ujian nasional (UN) masih akan terlaksana di 2020.

Wacana penghapusan Ujian nasional memang sudah lama bergulir.

Termasuk saat era Mendikbud Anies Baswedan.

Namun bedanya hasil Ujian nasional tidak lagi menjadi acuan utama dalam menentukan siswa tersebut lulus atau tidak.

Lalu kini Nadiem Makarim pendiri Gojek benar-benar akan menghapusnya.

Lalu apa gantinya?

1. Pengganti UN Ala Nadiem Makarim

Dikutip dari Tribunnews.com, Menteri Nadiem Makarim akhirnya membeberkan program pengganti ujian nasional (UN).

Nadiem memastikan bahwa program UN akan tetap dilaksanakan pada 2020.

Namun, pada 2021 program ini akan digantikan dengan pertimbangan telah dilakukan persiapan oleh pihak sekolah dan siswa untuk menghadapinya.

"Pada tahun 2021, UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter," ujar Nadiem saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019). 

Mendikbud <a href='https://makassar.tribunnews.com/tag/nadiem-makarim' title='Nadiem Makarim'>Nadiem Makarim</a> saat Rapat Koordinasi be

Mendikbud Nadiem Makarim saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

"Untuk 2020, UN akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya. Jadi 2020, bagi banyak orang tua yang sudah investasi buat anaknya belajar mendapat angka terbaik di UN itu silakan lanjut untuk 2020. Tapi itu hari terakhir UN seperti format sekarang diselenggarakan," tutur Nadiem.

Perubahan program UN ini termasuk dalam empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”.

Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

2. Diterapkan Mulai 2021

Mneteri Nadiem menjelaskan UN untuk tahun 2020 akan tetap terlaksana.

Nanti di tahun berikutnya yaitu 2021, takkan lagi ada pelaksanaan Ujian Nasional.

Seperti yang selama ini terlaksana.

Penghapusan Ujian Nasional merupakan salah satu dari empat program pokok Menteri Nadiem Makarim.

Program Merdeka Belajar. 

Nadiem juga mengizinkan para orang tua tetap melanjutkan program bimbingan untuk UN anaknya. 

3. Tanggapan DPR

Komentar DPR soal Wacana Hapus UN 

Anggota Komisi X DPR Fraksi PPP Illiza Sa'aduddin Djamal menyebut pihaknya menyambut baik wacana penghapusan UN dan mendorong adanya kajian secara menyeluruh.
Anggota Komisi X DPR Fraksi PPP Illiza Sa'aduddin Djamal menyebut pihaknya menyambut baik wacana penghapusan UN dan mendorong adanya kajian secara menyeluruh. (Tangkapan layar channel Youtube Kompas TV)

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP, Illiza Sa'aduddin DJamal menyebut pihaknya menyambut baik wacana Mendikbud tersebut.

"Wacana yang disampaikan menteri kita, Pak Nadiem, kami menyambut baik dan mendorong itu agar ada kajian secara menyeluruh," ungkap Illiza dalam acara 'Sapa Indonesia Akhir Pekan' yang diunggah dalam kanal Youtube Kompas TV, Sabtu (30/11/2019) lalu. 

Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR itu menyampaikan, wacana penghapusan UN menjadi kesempatan untuk mengevaluasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), secara menyeluruh.

"Saya melihat ini adalah kesempatan untuk melakukan kajian evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan UNBK ini sendiri," ujarnya.

Pasalnya, menurut Illiza, saat ini terjadi ketimpangan yang luar biasa antara pendidikan di perkotaan dan di pedesaan.

Terlebih, jika dibandingkan dengan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Ketimpangan yang dimaksud meliputi ketimpangan pendidikan hingga kemampuan guru. 

"Karena memang kita melihat ketimpangan kualitas pendidikan, infrastruktur, dan kemampuan gurunya sendiri."

"Terjadi ketimpangan yang luar biasa antara wilayah perkotaan dan perdesaan, apalagi 3T," jelas Illiza.

Melihat hal tersebut, menurut Illiza, keberadaan UNBK bukanlah solusi yang baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

"Karena ada ketimpangan ini, keberadaan UNBK sendiri tidak memberikan jawaban baik terhadap kualitas pendidikan itu sendiri," katanya.

Oleh karena itu, Illiza mengatakan pihaknya menyambut baik wacana tersebut.

"Karena memang persoalan pendidikan ini menjadi persoalan utama, bagaimana melahirkan SDM unggul yang diinginkan presiden kita, itu semua berbasis dari pendidikan itu sendiri," jelasnya.

Sementara itu, Illiza menilai pelaksanaan UNBK pun mengeluarkan dana yang tidak sedikit.

"Kita melihat dari sisi anggaran juga, pelaksanaan UNBK itu sendiri menghabiskan anggaran yang cukup banyak."

"Jadi artinya ketika bicara tentang pemerataan, SDM, sarana-prasarana, ya mungkin anggaran itu juga meningkatkan kesejahteraan guru," ujarnya. 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved