Breaking News:

Pilkada 2020

Mantan Terpindana Korupsi Diiizinkan Bertarung di Pilkada 2020

Hal itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 18 tahun 2019 yang disahkan 2 Desember 2019 lalu.

Penulis: Hasan Basri | Editor: Ansar
Mantan Terpindana Korupsi Diiizinkan Bertarung di Pilkada 2020
tribun/Mahyuddin
Muhammad Badri AS (38) mantan Sekertaris Desa Butakeke

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Mantan terpidana korupsi tak dilarang untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah (Cakada) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 18 tahun 2019 yang disahkan 2 Desember 2019 lalu.

Komisioner KPU Sulawesi Selatan, Asram Jaya yang dikonfirmasi Tribun, Sabtu (07/12/2019), membenarkan PKPU tersebut.

Menurut Asram Jaya dalam aturan itu, bahasa soal pencalonan mantan koruptor tercantum pada asal 3A ayat (3).

Bunyinya, bahwa dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis.

Dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

"Partai politik akan diminta membuat semacam pakta integritas untuk tidak akan mencalonkan mantan napi korupsi di Pilkada," kata Asram.

"Tetapi, jika partai tetap mencalonkan eks koruptor, tidak akan membawa dampak hukum apapun," ujarnya.

Kemudian aturan itu juga dituangkan di Pasal 3A ayat (4) berbunyi dimana bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati.

Dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi. (*)

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved