Wakil Bupati Enrekang

Masuk Zona Merah Penilaian RB, Wabup Enrekang: Saya Akan Panggil OPD yang Bertanggung Jawab

Ia menjelaskan, hal semacam itu tak boleh dibiarkan terjadi karena itu adalah proses yang sebenarnya dilakukan tapi tidak dilaporkan by sistem ke apli

Masuk Zona Merah Penilaian RB, Wabup Enrekang: Saya Akan Panggil OPD yang Bertanggung Jawab
Muh Azis Albar/Tribun Enrekang
Wakil Bupati Enrekang, Asman berencana memanggil OPD yang terkena Zona Merah dari RB 

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang saat ini masuk zona merah dalam hal penilaian reformasi birokrasi.

Kabupaten berjuluk Bumi Massenrempulu itu masuk zona merah bersama sepuluh kabupaten / kota lainnya di Sulsel.

Hal itu lantaran selama ada penilain reformasi birokrasi sejak tiga tahun dilaksanakan penilaian reformasi birokrasi, Pemkab Enrekang tidak pernah upload data tersebut.

Menanggapi hal itu Wakil Bupati Enrekang, Asman mengatakan hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi para OPD terkait.

Menurutnya, itu sebenarnya hanya masalah teknis yang tidak dilakukan oleh OPD terkait.

" Ini adalah kelalaian-kelalaian yang tidak boleh terulang, ke depannya OPD terkait harus lakukan seluruh proses upload agar masuk penilaian reformasi birokrasi ini," kata Asman, Kamis (5/12/2019).

Ia menjelaskan, hal semacam itu tak boleh dibiarkan terjadi karena itu adalah proses yang sebenarnya dilakukan tapi tidak dilaporkan by sistem ke aplikasi Kemenpan-RB.

Wakil Bupati Enrekang, Asman berencana memanggil OPD yang terkena Zona Merah dari RB
Wakil Bupati Enrekang, Asman berencana memanggil OPD yang terkena Zona Merah dari RB (Muh Azis Albar/Tribun Enrekang)

Semua OPD harus sadar akan kelalaian tersebut dan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi.

Mungkin dahulu tak pernah dilakukan berdasarkan by sistem, tapi saat ini dengan kemajuan teknologi seluruh OPD terkait harus lakukan laporan by sistem dan aplikasi.

"Kita akan tindak lanjuti dan evaluasi ke dinas terkait ini agar bisa teridentifikasi. Saya akan panggil seluruh OPD yang bertanggung jawab, agar dikoordinasikan untuk lakukan palaporan sesuai yang dibutuhkan," tegasnya.

Untuk diketahui, ada sembilan OPD yang menjadi penanggung jawab reformasi birokrasi seperti BKDD, BPSDM, Diskominfo, Inspektorat, Keuangan, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bappeda dan Bagian Pemerintahan. (tribunenrekang.com)

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, Muh Azis Albar

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Penulis: Muh. Asiz Albar
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved