Kadis Perikanan Bulukumba: Jumlah Nelayan Tidak Meningkat, Kok Solar Bersubsidi Langka?

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Komisi B DPRD Bulukumba, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Bulukumba.

RDP tersebut juga dihadiri oleh Kadis Perikanan Bulukumba Andi Alfian Mallihungang dan juga Kadis Perdagangan Munthazir.

Pertemuan tersebut untuk membahas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, baik bensin maupun solar.

Dalam pertemuan itu, sempat terjadi perdebatan antara pengusaha SPBU dan anggota DPRD Bulukumba.

Pasalnya, kelangkaan dinilai akibat pihak SPBU tidak memperioritaskan BBM kepada masyarakat, padahal BBM bersubsidi tersebut untuk masyarakat, salah satunya nelayan.

Ia menilai pihak SPBU malah memberikan BBM bersubsidi tersebut kepada mobil proyek, yang notabene bukanlah peruntukannya secara prioritas.

Berkurangnya jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Bulukumba, juga dinilai menjadi salah satu penyebabnya.

Namun, hal tersebut tak dibenarkan oleh Kadis Perikanan Bulukumba Andi Alfian Mallihungang.

Ia menjelaskan, situasi kelangkaan BBM bersubsidi dirasakan pada dua bulan terakhir, sementara dua SPBN sudah tidak beroperasi sejak dua tahun lalu.

Artinya, berkurangnya jumlah SPBN tak berpengaruh secara signifikan.

Sementara itu, lanjut dia, jumlah nelayan yang tersebar di tujuh pesisir di Bulukumba masih berjumlah sekitar 7.000, alias masih belum berubah.

Jumlah kapal sebanyak 2.205, dengan kebutuhan BBM pertahunnya kurang lebih 12 juta liter.

"Sehingga memang diperioritaskan untuk tetap dilayani oleh SPBU. Sebenarnya kuota tidak berkurang, pertanyaannya kenapa sekarang ini langka? Apakah ada hubunganya dengan musim proyek," jelas Andi Mallihungang.

Olehnya, SPBU harus membuat skala prioritas untuk melakukan pendistribusian BBM bersubsidi.

Peningkatan pengawasan di SPBU juga menjadi sangat penting, karena tidak mustahil ada pihak dari luar kabupaten yang mengambil BBM di Bulukumba.

"Ini juga perlu pengawasan. Kita tidak melarang, cuman harus ada prioritas," jelasnya.