Desember-Januari 2020, Gubernur Sulsel Evaluasi Pejabat dan Berhentikan TGUPP

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah kembali membeberkan akan melakukan evaluasi sekaligus mengganti struktur pejabat dilingkup Pemprov Sulsel.

Hal tersebut diungkapkan Nurdin, setelah mengikuti Rapat Paripurna atas APBD Sulsel tahun 2020, di Gedung DPRD Sulsel Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (29/11/2019) malam.

Selain evaluasi pejabat dilingkup Pemprov Sulsel, pihaknya juga akan melakukan evaluasi dan memberhentikan TGUPP yang tidak bekerja maksimal.

Menurut Nurdin, evaluasi ini dilakukan untuk mengukur kerja para pejabat Pemprov Sulsel selama setahun lebih kepemimpinannya.

"Saya rasa OPD yang kinerjanya buruk akan dievaluasi pimpinannya. Begitu pun dengan TGUPP," katanya.

Terkait dengan evaluasi pejabat, hal itu lanjut Nurdin bagian dari penyegaran struktur organisasi.

Sedangkan untuk TGUPP, pihakya akan melakukan perampingan, dimana para anggota TGUPP yang tidak berkontribusi untuk Pemprov Sulsel akan diberhentikan.

"Tidak semua kita berhentikan," Nurdin menambahkan.

Diketahui, TGUPP adalah singkatan dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan.

Tim ini diketuai oleh Prof Yusran Jusuf dengan enam anggota diantaranya Prof Syamsu Alam, Prof Sangkala, Jayadi Nas, Prof Budi, Haris Bahrun, Wahyu H Piarah.

TGUPP ini juga memiliki tim ahli yang beranggotakan 31 orang, diantaranya Prof Ambo Ala, Prof Sudirman, Prof Hatta Fattah, Prof Muh Asdar, Prof Lellah Rahim, Syamsu Rijal, Zulkifli Aspan, Prof Andi Asadul Islam, Prof Hasanuddin Tahir, Prof Veny Hadju, Prof Anwar Daud, Prof Daud Malamassam, Prof Heri Tahir, Prof Muh Jufri, Farouk Maricar, Prof Abdul Rasyid Asba (MD), Alwi Rahman, Prof Lomba Sultan, Prof Rudy Djamaluddin, Hendra Fachri, Asri Jaya, Ahmad Yusran Amini, Zuryati Djafar, Rendra Darwis, Munawir Akil, Muh Anugerah, Mimi Arifin, Agussalim, Novaty Eni Dungga, Akib Fattah, dan Butam Tinting.