RILIS

Pembangunan Makasssar New Port atau MNP Diawasi TP4D dan BPKP

Manajemen PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) mengklarifikasi kabar yang menyebutkan pihaknya telah melakukan sewa lahan akses Makassar New Port

Pembangunan Makasssar New Port atau MNP Diawasi TP4D dan BPKP
DOK PT PELINDO IV (PERSERO)
Papan bicara proyek Makassar New Port atau MNP. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Manajemen PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) mengklarifikasi kabar yang menyebutkan pihaknya telah melakukan sewa lahan akses Makassar New Port (MNP) sebesar Rp500 juta secara tidak sah melalui PT Pembangunan Perumahan (PP), Selasa (26/11/2019) tidak benar.

Direktur Utama PT Pelindo IV, Farid Padang menegaskan bahwa pembangunan proyek MNP sejak awal tahun 2015 diawasi oleh Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan BPKP.

Demikian siaran pers PT Pelindo IV kepada Tribun-Timur.com, Rabu (27/11/2019).

Ditambahkan juga bahwa hubungan PT Pelindo IV dan PT PP hanya sebatas kontrak pekerjaan pembangunan MNP.

Dimana PT Pelindo IV tidak ada kaitannya dengan persewaan lahan dan perairan serta tidak pernah melakukan pembayaran sewa lahan dan perairan kepada PT PP maupun kepada SA alias JT.

“Bahkan setiap dokumen pembayaran telah direview oleh BPKP. Tidak ada bukti sama sekali kalau Pelindo IV mengeluarkan uang untuk sewa lahan tersebut dan PT Pelindo IV siap diklarifikasi oleh pihak-pihak terkait,” kata Farid Padang.

Dengan kata lain, Pelindo IV tidak pernah melakukan penyewaan tanah dan perairan baik langsung maupun tidak langsung seperti yang disebutkan dalam kabar yang beredar.

Dirut Pelindo IV menegaskan bahwa MNP adalah proyek strategis nasional, berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Jo Nomor 58 Tahun 2017 yang dimonitoring langsung oleh BPKP setiap triwulan dan dilaporkan progressnya.

“Terkait dengan masalah lahan, lokasi yang disewa oleh PT PP bukan merupakan aset PT Pelindo IV karena masih tercatat sebagai hamparan perairan, meskipun perairan tersebut berada dalam wilayah DLKR/DLKP Pelabuhan Makassar. Untuk diketahui proses RIP Pelabuhan untuk MNP diproses oleh perhubungan laut dengan memberikan konsesi kepada PT Pelindo IV. Yang disebut status aset di wilayah MNP adalah setelah mendapat izin reklamasi dan telah disertifikasi oleh BPN. Bahkan apabila PT Pelindo IV bermaksud mereklamasi suatu lokasi harus memperoleh izin terlebih dahulu dari intansi yang berwenang,” kata Farid Padang.

Menurutnya, pembangunan MNP yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dikawal dan diawasi langsung oleh Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

"Pelindo IV telah melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) dengan clear and clean atau Tata Kelola Perusahaan yang bersih dalam semua proyek pelabuhan, termasuk MNP,” kata dia.

"Dalam melakukan setiap pembangunan, Pelindo IV juga diawasi dan dikawal oleh BPKP dan TP4D sehingga tahap demi tahap benar-benar sesuai dengan tata kelola yang dipersyaratkan bahkan telah diaudit oleh BPK," kata Farid Padang. 

Pada Rabu hari ini, Farid Padang juga telah memberikan klarifikasi di hadapan KPK yang hadir pada rapat monitoring di Kantor Kejaksaaan Tinggi Sulsel bersama Gubernur Sulawesi Selatan.(rilis)

Editor: Edi Sumardi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved