Ilham Gazaling
Ilham Gazaling Blak-blakan di Depan Menteri PPPA, Soal P2TP2A Sebagai Simbol Pelayanan
Ini adalah pertemuan perdana para Kadis PPPA se-Indonesia, termasuk Ilham bersama menteri baru di kabinet Indonesia Maju, Joko Widodo dan KH Ma'aruf A
Penulis: Saldy Irawan | Editor: Syamsul Bahri
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sulsel, Ilham A Gazaling bertemu langsung dengan Menteri PPPA RI, Gusti Ayu Bintang Darmavati di Jimbaran, Ancol, Jakarta.
Ini adalah pertemuan perdana para Kadis PPPA se-Indonesia, termasuk Ilham bersama menteri baru di kabinet Indonesia Maju, Joko Widodo dan KH Ma'aruf Amin ini.
Menurut Ilham, pertemuan ini untuk meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2020-2024.
Mantan Kadis Sosial Sulsel ini mengkau apresiasi kepada menteri, yang diberikan kesempatan untuk memaparkan program kerja yang ada di Sulsel tahun mendatang.
Ia menyebutkan, beberapa hal strategis yang patut dicermati terkait kekerasan perempuan dan anak.
Menurut dia, setiap korban kekerasan itu membutuhkan kepastian hukum, dan pendampingan yang ramah anak.
Hal itu kata Ilham, tentu bisa dihadirkan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (TP2TP2A), yang tak lain lembaga pelaporan kekerasan.
"Jadi saya tegaskan dihadapan Bu menteri, tidak perlu ada tim tim meriah, cukup efektifkan P2TP2A saja. Simbolnya PPPA itu ada di P2TP2A," ujar Ilham, Rabu (27/11/2019).
Ia mengatakan bahwa penguatan P2TP2A di provinsi dan kab/kota harus menjadi prioritas sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan teknis korban kekerasan perempuan dan anak.
" Data pencatatan pelaporan kasus yang direkam melalui Simfoni PPA menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus dan jumlah korban. Sementara di sisi lain, layanan yang diberikan oleh kab/kota belum semuanya dilakukan secara optimal. Oleh karenanya salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan adalah dengan mendorong pembentukan UPTD" tegas Ilham.
Ilham juga memberikan masukan kepada kementerian agar dalam pengelolaan dana dekon lebih maksimal dengan cara melakukan pertemuan koordinasi teknis perencanaan dana dekon sesuai kebutuhan daerah.
"Kegiatan yang bersumber dana dekon selama ini masih ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, karena jenis kegiatan bersumber dana dekon yang diberikan kepada provinsi, sama di seluruh Indonesia. Padahal kebutuhan tiap provinsi berbeda-beda " jelas Ilham.
Pertemuan yang dirangkaikan dengan Puncak Jambore Nasional ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan bersama dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia.(*)
Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:
