Usulan TGUPP Nurdin Abdullah Rp 5 M, DPRD Minta Dirasionalisasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --  Usulan anggaran honor Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), belum final.

Pasalnya, Bappeda belum bisa memastikan nomenklatur daripada TGUPP tersebut. Apakah TGUPP dibawah naungan Bappeda atau langsung Gubernur.

Dewan ingin memastikan SPO dan tupoksinya, karena jika memang dibawah kendali Bappeda tidak ada masalah.

Namun, apabilah nomenklaturnya dibawah langsung Gubernur, tentu sistem penggarannya dilingkup Gubernuran.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan, Jhon Rende Mangontan, Selasa (26/11/2019).

"Tapi karena dititip di Bappeda, makanya kita pertanyakan secara detail tadi . Sehingga sampai detik ini belum mengakomodir doterima usulan mereka atau tidak. Kami minta Bappeda untuk koordinasi ulang ke Gubernur," tuturnya.

Jhon memastikan usulan TGUPP masih akan dibahas ulang ditingkat Komisi. Setelah ada kesamaan persepsi, barulah difinalisasikan di Banggar.

Selain itu, Dewan juga meminta agar anggaran TGUPP sebesar Rp 5 miliar, masih perlu dirasionalisasi.

Meski sudah menurun dibanding sebelumnya, namun dianggap masih sangat besar.

Sekedar diketahui TGUPP berjumlah tujuh orang setara dengen eselon dua. Serta staf ahli bejumlah 31 orang setara eselon III.

Senada disampaikam legislator Fraksi PAN Husmaruddin. Ia menyebut usulan anggaran Rp 5 miliar masih perlu dirasionalisasi.

Ia juga ingin Bappeda menjelaskan keluaran atau output kerja TGUPP selama ini, maupun di masa mendatang.

Dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Bappeda, disebutkan bahwa output TGUPP berupa rekomendasi kepada gubernur.

"Output rekomendasi ke gubernur, apakah bisa diperlihatkan dengan kami di DPRD. Supaya bisa sinergi dengan aspirasi yang kami tangkap bertahun-tahun sebagai legislatif," sebutnya. (*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: