Anggaran Bawaslu dan KPU Luwu Utara Dinilai DPRD Terlalu Besar
Aris melayangkan sorotan karena menganggap dana tersebut terlalu besar bagi lembaga yang tugasnya hanya pengawasan.
Penulis: Chalik Mawardi | Editor: Syamsul Bahri
TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Utara, Aris Mustamin menyoroti anggaran atau dana hibah yang akan digelontorkan untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Aris melayangkan sorotan karena menganggap dana tersebut terlalu besar bagi lembaga yang tugasnya hanya pengawasan.
" Terlalu besar kalau Rp 13 miliar untuk Bawaslu, seharusnya Rp 7 miliar saja," ujar Aris, Senin (25/11/2019).
Selain Bawaslu, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ikut menyoroti dana hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 35 miliar.
" Tapi ini semua belum final, masih mau kita bahas di DPRD, dana sebesar itu mau digunakan untuk apa saja," terang alumnus Unhas Makassar.
Seperti diketahui, tahun 2020 Pemda Luwu Utara butuh dana puluhan miliar untuk membiayai pelaksanaan pesta demokrasi atau pilkada.

Selain Bawaslu dan KPU, Pemda Luwu Utara juga akan menggelontorkan hibah bagi TNI/Polri dalam rangka biaya pengamanan.
Akibatnya dilakukan pemangkasan anggaran di setiap dinas.
"Anggaran berkurang, tahun depan banyak kegiataan kami tiadakan," kata salah satu kepala dinas.
Laporan Wartawan TribunLutra.com, @chalik_mawardi_sp
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: