Tribun Sulbar

DID Sulbar Terjun dari Rp 36 Miliar ke Rp 9 Miliar, Ini Kata Sekprov

Idris juga menekankan, akan melakukan percepatan pengendalian, yang dulunya hanya tiga bulan sekali, dimajukan menjadi setiap bulan.

DID Sulbar Terjun dari Rp 36 Miliar ke Rp 9 Miliar, Ini Kata Sekprov
nurhadi/tribunmamuju.com
Sekprov Sulbar Dr Muhammad Idris diwawancarai usai penyerahan DIPA dan TKDD di Auditorium Kantor Gubernur Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Sekertaris Provinsi Sulawesi Barat Dr Muhammad Idris menekankan, proyek besar harus ditender lebih awal untuk memaksimalkan serapan anggaran di tahun 2020 mendatang.

"Proyek infrastruktur yang nilainya besar, diusahakan selesai tendernya di akhir tahun 2019, paling lambat Januari, sehingga kita sudah bisa jalan di Februari untuk mengerjakan,"kata Idris usai penerimaan DIPA dan Transfer Kedaerah dan Dana Desa di Aula Kantor Gubernur Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, Jumat (22/11/2019).

Idris juga menekankan, akan melakukan percepatan pengendalian, yang dulunya hanya tiga bulan sekali, dimajukan menjadi setiap bulan.

"Kita bentukkan pokja pengendalian, karena harus ada report pengendalian dari masing-masing OPD dan itu saya akan langsung kontrol sendiri menggunakan online model,"ujar Idris.

Idris menjelaskan, model online sistem pengendalian memudahkan untuk melakukan kontrol dan memetahkan OPD mana saja yang sudah mulai mencapai target dan mana yang belum sesuai target.

"Kita juga ingin kerjasama dengan teman-teman yang ada di kabupaten, misalkan proyek DAK kita serahkan ke kabupaten, kita minta mereka juga mengikuti ritme yang ada di provinsi,"kata dia.

"Tentu saja kontrol dari semua elemen, utamanya pers untuk menyampaikan capaian pembangunan. OPD mana yang pekerjaan seharusnya jalan, namun belum,"sambungnya.

Hal itu ditegaskan mantan Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN RI, merespon capaian di tahun 2019 yang dianggap tidak maksimal, akibatnya Dana Insentif Daerah (DID) terjun bebas.

"Itu juga karena APBD Perubahan kita tidak disahkan, kemudian egoverment kita rendah, sehingga DID kita turun dari Rp 36 miliar menjadi Rp 9 miliar, ini penurunan yang sangat signifikan,"pungkasnya.

Menurut Idris, penurunan itu juga bagian dari kelalaian managemen, tidak memperdulikan karena menganggap bahwa ini adalaj pemberian biasa, padahal kita sudah bicara reward and fanismen.

"Reformasi birokrasi di Provinsi Sulawesi Barat masih berada di kategori C, sehingga harus ditingkatkan. Tapi ini lebih pada komitmen SDM kita, misalnya penerapan eletronik e-govermentnya,"ucapnya.

"Ini tidak main-main karena sekarang semua serba online, kalau ada Pemda tidak online, pusat tahu bahwa ini tidak layak dapat DID. Kita ininbersaing dengan daerah lain, ada daerah yang DID-nya tiba-tiba naik, ada juga yang turun, itu akibat kinerja kita, jadi ini mohon dukungan,"imbuhnya.

Kata Idris, saat ini pihaknya sudah petakan isu-isu strategis, misal keterampilan petugas dalam menyusun rencana dan mengeksekusi kegiatan serta membuat laporan.

"Ini yang masih lemah selama ini, makanya kita fokus kesitu melakukan upgrading, tapi sayangnya anggarannya sedikit, tapi saya sementara berjuang membangun koneksi ke kementerian,"tuturnya.

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved