Kisruh KUA-PPAS Antara Pemda dan DPRD Mamasa, Gema PUS Makassar Angkat Bicara

Kisruh KUA-PPAS Antara Pemda dan DPRD Mamasa, Gema PUS makassar Angkat Bicara

TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Kisa rusuh (Kisru) antar DPRD Mamasa dan Pemda Mamasa, Sulawesi Barat beberapa hari terakhir menjadi sorotan sejumlah pihak.

Pasalnya, dari pihak DPRD merasa hak anggarannya dikebiri dengan tidak dilibatkan membahasa KUA-PPAS.

Sementara dari pihak tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bertahan tidak melibatkan DPRD karena menganggap tidak ada lagi ruang bagi membahas KUA-PPAS.

• Aturan Baru Nikah di Era Jokowi Jilid 2 Jangan Harap Dapat Surat Nikah Jika Tak Punya Sertifikat Ini

• Pendaftaran CPNS: Login di https://sscasn.bkn.go.id sscn.bkn.go.id, 6 Kementerian Terima Lulusan SMA

• Ahok Jadi Dirut PLN atau Pertamina Usai Temui Erick Thohir? Bocoran Luhut Panjaitan, Tunggu Jokowi

Penyebabnya karena jelang 4 bulan diserahkan, KUA-PPAS tidak mendapat tanggapan dari DPRD.

Menanggapi kisru tersebut, Gerakan Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (GEMA-PUS) Makassar gelar diskusi.

Diskusi yang digelar mengkaji perasoalan antara Pemda dan DPRD yang tengah terjadi beberapa hari terakhir.

Hal itu diungkap Ketua GEMA-PUS Doni Kumala Putra, Kamis (14/11/2019) via whatsapp pagi tadi.

Diskusi yang dihadiri Dewan senior, pengurus dan anggota pada kesempatan kajian tersebut, kata Doni, menghasilkan beberapa rumusan-rumusan terkait sikap atas polemik yang terjadi.

"Kami ingin agar polemik ini sesegra mungkin diselesaikan, sehingga tidak berimbas pada pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Mamasa. Apalagi ini soal APBD," ujar Doni.

"Penilaian kami, terkesan jika kaum elit ini tak tau aturan. Kan sudah jelas ada peraturan Pemerintah dan Permendagri yg mengatur tata laksana pembahsan KUA-PPAS hingga APBD," lanjutnya.

Bentuk keseriusan menanggapi polemik yang sedang terjadi kedua lembaga di Mamasa ini, Gema PUS keluarkan pernyataan sikap.

Adapun pernyataan sikap GEMA-PUS makassar yaitu:

1. Bahwa pembahasan APBD adalah hal penting atau fundamental dalam satu daerah, yang bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mengatur penerimam dan belanja pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga kesalahan dan pemborosan dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari.

2. Mengimbau DPRD dan Pemda tidak mengedepankan proses politik, dalam menyusun APBD yang menjadi arena interaksi antaran kedua pihak. Tetapi mengedepankan transparansi dan memeberi akses bagi masyarakat. Untuk memperoleh informasi dan bertasipasi dalam proses penyusunan APBD.