Tanggapi Nota Keuangan, Fraksi NasDem Soroti Silpa APBD Pemprov Sulsel Tembus Rp 323 M
Nota keuangan dan Ranperda telah disampaikan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah pada Rapat Paripurna beberapa hari lalu.
Penulis: Hasan Basri | Editor: Ansar
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan memberikan pandangan umum terkait Pengantar Nota Keuangan Dan Ranperda Provinsi Sulsel tentang APBD 2020 .
Nota keuangan dan Ranperda telah disampaikan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah pada Rapat Paripurna beberapa hari lalu.
Dalam pandangan Fraksi Partai NasDem yang dibacakan oleh Andre Prasetyo Tanta menyampaikan sejumlah pertanyaan, kritikan dan masukan terhadap Ranperda itu. Setidaknya ada sembilan poin disampaikan.
Menurutnya, OPD adalah ujung tombak pelaksanaan semua program pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Program yang telah disusun setiap OPD tentu wajib mendapat alokasi anggaran yang setara dan berkeadilan.
• Deretan Artis dan Tokoh Ini Punya Kenangan dengan Djaduk Ferianto, Soimah Unggah di Ngayogjazz 2019
• Darije Kalezic Pasrah Lakoni Jadwal Mepet, Termasuk Lawan Persebaya
"Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan perlu untuk memberikan penjelasan terkait alokasi anggaran setiap OPD," kata Andre Prasetyo dalam pandangan fraksinya.
Lanjut Prasetyo dalam RAPBD 2020, pemerintah menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp. 10,46 triluun lebih yang bersumber dari komponen pendapatan asli daerah, sebesar Rp.4,56 trilyun lebih.
Pendapatan transfer sebesar Rp. 5,82 trilyun lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 78 Milyar lebih.
"Melihat dari target pendapatan daerah di tahun 2019, target pendapatan di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 5,48 persen. Kami berpandangan peningkatan target pendapatan yang masih di angka 5,48 persen ini masih terbilang rendah," sebutnya lagi.
Fraksi NasDem melihat bahwa pemprov masih setengah hati dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan. Nampak jelas betapa sumber pendapatan masih bertumpu kuat pada pendapatan transfer.
Begitu pula kata dia dengan target pendapatan asli daerah yang hanya menumpukan pada pajak kendaraan bermotor.
Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam upaya meningkatkan pendapatan belum nyata di lapangan.
"Kami menyarankan agar kemudahan pembayaran pajak kendaraan dimaksimalkan hingga sampai ke desa dan pelosok," ujarnya.
Legislator DPRD Sulsel menyebutkan fakta di lapangan mengemukakan bahwa pemerintah provinsi masih mengharapkan fasilitasi dan bantuan dari pemerintah Kab/kota, yang hingga sulit diwujudkan karena pemerintah Kabupaten dan kota juga terkendala pembiyaan.
Layanan samsat harus semakin dimaksimalkan dan secara mandiri agar pelayanan semakin dekat kepada mereka dalam memenuhi kewajibannya. Mohon tanggapan Gubernur.
• Deretan Artis dan Tokoh Ini Punya Kenangan dengan Djaduk Ferianto, Soimah Unggah di Ngayogjazz 2019
• Darije Kalezic Pasrah Lakoni Jadwal Mepet, Termasuk Lawan Persebaya
Lanjut Andre , target belanja langsung dan tidak langsung nampak perbandingan yang mencolok. Belanja tidak langsung yang tembus di angka 70 persen dari target belanja kiranya perlu dikaji ulang.
