DPRD Luwu Belum Terima Dokumen KUA-PPAS 2020, Pemkab Terancam Dipenalti?

Hal tersebut diutarakan Anggota DPRD Luwu, Summang, di DPRD Luwu, Jl Jenderal Sudirman, Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu, Kelurahan Senga, Kecamatan B

DPRD Luwu Belum Terima Dokumen KUA-PPAS 2020, Pemkab Terancam Dipenalti?
desy arsyad/tribunluwu.com
Anggota DPRD Luwu, Summang saat ditemui 

TRIBUNLUWU.COM, BELOPA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu hingga saat ini belum menerima dokumen kebijakan umum anggaran dan plafon penggunaan anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020.

Hal tersebut diutarakan Anggota DPRD Luwu, Summang, di DPRD Luwu, Jl Jenderal Sudirman, Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Selasa (12/11/2019).

Sehingga, pemerintah daerah dan DPRD Luwu belum memulai pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2020.

VIDEO: Suasana Donor Darah Lions Club Makassar dan Tribun Timur

Hasil Akhir Liga 1 2019: Persib Bandung Bungkam Arema FC, Cuplikan 3 Gol Maung Bandung

Menurut Summang, pemerintah telah menyerahkan secara simbolis KUA PPAS 2020 pada bulan agustus lalu.

Hanya saja tidak ada tindaklanjut sejak penyerahan.

"Sudah ada penyerahan, tapi formalitas saja. Sampai hari ini kami belum memegang dokumen KUA PPAS 2020. Tentu sangat disayangkan, karena sudah diserahkan sejak Agustus lalu," ujar Summang yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Luwu.

Ia menjelaskan jika penetapan APBD 2020 molor dari jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah akan mendapatkan sanksi.

 VIDEO: Suasana Donor Darah Lions Club Makassar dan Tribun Timur

 Hasil Akhir Liga 1 2019: Persib Bandung Bungkam Arema FC, Cuplikan 3 Gol Maung Bandung

"Tenggang waktunya 30 November, kalau tidak ditetapkan maka dana insentif daerah sebesar Rp29 miliar akan hilang," tegasnya.

Selain itu, anggota DPRD tidak akan mendapatkan gaji selama enam bulan demikian juga dengan pemerintah daerah, jika hal tersebut terjadi.

Ia menyangkan lambatnya pemerintah daerah terkait anggaran 2020, sebab usai pembahasan KUA PPAS maka dilanjutkan dengan pembahasan RAPBD 2020.

"Padahal usai KUA PPAS baru dilanjutkan dengan membahas rancangan anggaran 2020, makanya kita minta eksekutif untuk duduk bersama membahas alokasi anggaran 2020," tutupnya.

Laporan Wartawan TribunLuwu.com, @desy_arsyad

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Penulis: Desy Arsyad
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved