Dokter Spesialis Tak Lagi Wajib Tugas di Pelosok, Rudi Andi Lolo: Sangat Disayangkan

Dokter Spesialis Tak Lagi Wajib Tugas di Pelosok, Rudi Andi Lolo: Sangat Disayangkan

Dokter Spesialis Tak Lagi Wajib Tugas di Pelosok, Rudi Andi Lolo: Sangat Disayangkan
Ist
Mantan direktur RSUD Lakipadada Tana Toraja, dr Rudi Andi Lolo 

Dokter Spesialis Tak Lagi Wajib Tugas di Pelosok, Rudi Andi Lolo: Sangat Disayangkan

TRIBUNTORAJA.COM,MAKALE--Mantan direktur RSUD Lakipadada Tana Toraja, dr Rudi Andi Lolo juga merespon putusan Mahkamah Agung (MA) terkait penghapusan kewajiban dokter spesialis bekerja di wilayah pelosok.

Menurut dr Rudi, hal tersebut sangat disayangkan lantaran bisa berpengaruh ke pelayanan kesehatan dan kemandirian dokter pasca lulus dari pendidikan.

"Sangat disayangkan, karna sebenarnya itu termasuk pendidikan lanjutan bagi dokter yang baru lulus, bisa menambah pengetahuan dan pengalaman," kata dr Rudi Andi Lolo.

 VIDEO: Narkoba Senilai Rp 1,3 Milyar Gagal Beredar di Makassar

 Alasan Maurizio Sarri Ganti Ronaldo di Liga Champions, Cedera?

 BREAKING NEWS: Berawal Cekcok Saat Minum Ballo, Jufri Tewas Ditikam Keluarganya Sendiri di Jeneponto

dr Rudi menjelaskan, dokter yang transip itu sebenarnya sangat membantu, selain itu bisa melatih kemandirian dokter-dokter yang baru tammat.

"Pada dasarnya nanti ketika sudah mandiri, maka mereka tidak akan asing lagi, dan setelah mereka tammat mereka mulai lagi dengan tahapan di kirim ke daerah-daerah," papar dr Rudi

Sebenarnya, katanya, itu untuk melatih dokter-dokter mudah dan itu juga masi termasuk bagian dari pendidikan.

Sekedar diketahui, Mahkahma Agung (MA) menegaskan mengahapus peraturan Presiden mengenai kewajiban dokter spesialis bekerja di wilayah pelosok selama setahun pasca lulus dari program spesialis.

Aturan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 4 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) sudah tak berlaku lagi pasca MA membacakan putusan gugatan Judical Review Nomor 62 P/HUM/2018.

MA mempertimbangkan bahwa WKDS adalah bagian dari kerja paksa dan dilarang oleh UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU nomor 19 tahun 1999 tentang konvensi ILO mengenai penghapusan kerja paksa.

Usai Perpres no 4 tahun 2017 ini dihapuskan, Presiden Jokowidodo pun menerbitkan perpres baru.

Yakni Perpres nomor 31 tahun 2019 tentang pendayagunaan Dokter spesialis.

Laporan Wartawan : TribunToraja.Com,@b_u_u_r_y

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:
Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:
Penulis: Tommy Paseru
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved