Lihat Lem Aibon Nyaris Dibeli Pakai Anggaran Rp 82 M di Era Anies Baswedan, Uang Pulpen Rp 124 M

TRIBUN-TIMURC.COM - Penampakan Lem Aibon yang nyaris dibeli pakai anggaran Rp 82 M di era Anies Baswedan, ada juga pulpen Rp 124 M.

Pemprov DKI Jakarta kini sedang jadi sorotan lantaran anggaran Alat Tulis Kantor mencapai ratusan miliar rupiah.

Terungkap ke publik gegara legislator PSI, William Aditya Sarana.

Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta menjadi sorotan publik.

Anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) DKI Jakarta, William Aditya Sarana, pun menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS.

Awalnya, William Aditya Sarana mengungkap anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk Lem Aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.

William Aditya Sarana mengunggah temuan tersebut ke akun Instagram-nya, @willsarana.

Dalam akunnya, politisi PSI itu awalnya mempermasalahkan sampai sekarang publik belum bisa mengakses dokumen rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di situs apbd.jakarta.go.id.

Padahal, pembahasan anggaran sudah dimulai di DPRD.

"Namun kami berhasil mendapatkan cara untuk mengaksesnya. Lalu kami temukan anggaran yang cukup aneh lagi yaitu pembelian Lem Aibon sebesar Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan," tulis William Aditya Sarana dalam akunnya, Selasa (29/10/2019).

Dalam anggaran itu, Lem Aibon hendak diberikan kepada 37.500 murid.

Sudarman, Kasubag Tata Usaha Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat tidak menyangka anggaran Lem Aibon ramai diperbincangkan.

"Saya enggak terpikir sampai sejauh ini, katakanlah pemilihan Aibon itu menjadi viral kayak begini," kata Sudarman di Balaikota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

Sudarman menjelaskan, ia menginput Lem Aibon dalam KUA-PPAS lantaran sekolah-sekolah yang ada di Jakarta Barat belum menginput rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS).

Sementara, anggaran mengenai Biaya Operasional Pendidikan ( BOP ) harus segera dimasukan dalam sistem e-budgeting setelah Sudin Pendidikan menerima pagu anggaran.

Mengingat nantinya anggaran itu akan diubah kembali sesuai dengan RKAS, Sudarman asal memilih apa yang ia input dalam sistem e-budgeting tersebut.

"Kalau menurut saya ya enggak masalah, tapi ternyata kan memang ada masalah. Dan ini pun untuk perbaikan ke depannya kayak apa. Artinya jangan berpikir yang simple," ujar Sudarman.

Sementara itu, Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat Agus Ramdani membenarkan bahwa anggaran mengenai Lem Aibon sebesar Rp 8,2 miliar dalam dokumen rancangan KUA-PPAS 2020 sifatnya hanya sementara sampai RKAS diinput sekolah.

Agus Ramdani juga menjelaskan pihaknya menginput data sesuai dengan Pagu Anggaran atau alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja Sudin Pendidikan Jakarta Barat yakni sebesar Rp 82,8 miliar.

"(Anggaran) dihitung perjumlah siswa dikalikan tarifnya. Untuk anak SD itu dikalikan Rp 150.000," kata Agus Ramdani.

Kemudian, PSI juga menemukan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

“Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak,” kata William Aditya Sarana di kantor DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Ia pun mempertanyakan, tidak transparannya Pemrov DKI Jakarta terhadap publik dengan dana-dana kegiatan yang fantastis.

Sebab, Pemrov tak membuka secara gamblang detail dalam setiap kegiatan yang dianggarkan.

“Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur,” ujar William Aditya Sarana.

Lalu William Aditya Sarana juga menduga Gubernur Anies Baswedan tidak mengetahui dan memahami isi anggaran kegiatan-kegiatan tersebut.

Padahal, seharusnya Anies Baswedan menjalankan peran sebagai kepala daerah dan bertanggung jawab penuh memastikan anggaran tepat sasaran, sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Kalau Gubernurnya saja tidak tahu isi anggarannya, apa yang mau dibahas? Tiap kami temukan sesuatu yang janggal dan kami angkat, nanti dibilang salah input atau tidak tahu menahu lagi. Jangan-jangan ada banyak yang salah input, tapi tidak diketahui publik karena rinciannya ditutup-tutupi,” kata William Aditya Sarana.

Ia juga mengkritisi website apbd.jakarta.go.id yang sudah tidak dapat diakses publik untuk mencari anggaran tahun 2020.

Dia meminta Anies Baswedan terbuka dan transparan membuka anggaran tersebut untuk publik.

“Saya minta hari ini juga website apbd.jakarta.go.id yang memuat data rincian komponen usulan APBD 2020 segera dibuka lagi. Kesalahan fatal kalau Gubernur mau menutup-nutupi. Kalau ada data yang terbaru, segera tampilkan saja. Jangan Gubernur bermain opini, kami minta buka datanya!” kata William Aditya Sarana.

Akhirnya Direvisi

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menyatakan, tidak ada anggaran Rp 82,8 miliar untuk pembelian Lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor 2020.

"Terkait dengan anggaran Aibon, saya sudah coba sisir, insya Allah tidak ada anggaran Aibon sebesar Rp 82,8 miliar tersebut," ujar Syaefuloh Hidayat di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

Syaefuloh Hidayat menuturkan, anggaran Rp 82,8 miliar merupakan anggaran sementara yang dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting DKI Jakarta.

Anggaran itu adalah anggaran alat tulis kantor seluruh sekolah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat.

Namun, anggaran tersebut kemudian disisir kembali oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Anggaran tersebut kemudian direvisi menjadi Rp 22,7 miliar untuk alat tulis kantor di seluruh sekolah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat.

"Belanja alat tulis kantor yang di situ ada komponen Aibon disampaikan Rp 82 miliar, sebenarnya alat tulis kantor seluruh sekolah itu hanya Rp 22 miliar," kata Syaefuloh Hidayat.

Soal Anggaran Membengkak, Anies Baswedan: Bapak, Ibu, You're Out

Ternyata Gubernur DKI Anies Baswedan rupanya sudah menyoroti pembengkakan anggaran dalam rancangan KUA-PPAS 2020 DKI Jakarta.

Dalam dokumentasi arahan kepada jajarannya yang diunggah melalui kanal YouTube Pemprov DKI Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Pengarahan itu sebenarnya dilakukan pada 23 Oktober dan dilakukan secara tertutup, khusus untuk jajaran internal Pemprov dan Pemkot 5 wilayah.

Tonton videonya di bawah ini.

Di dalam video itu, Anies Baswedan mengoceh soal bengkaknya anggaran belanja ATK ( Alat Tulis Kantor ).

Tak tanggung-tanggung, secara jumlah, anggaran belanja ATK tahun 2020 meroket hingga Rp 1,6 triliun, dari tahun 2019 sebesar Rp 349 miliar.

"Dari 349 miliar, tahun depan Rp 1,6 triliun, abracadabra atau bagaimana? Bagaimana kita menjelaskannya, Bapak Ibu sekalian? Sekarang pertanyaan saya tadi. Who gets what, why, when, where, how much tadi, coba, jelaskan!" kata Anies Baswedan sambil menayangkan tabel perbandingan anggaran belanja ATK 2019-2020.

Bengkaknya anggaran tersebut, menurut Anies Baswedan, tak ubahnya tindakan bunuh diri.

"Ini namanya self humiliation. Ini namanya mempermalukan diri sendiri," ujarnya.

"Kita saja, kalau anak kita tanya di rumah nih, 'Bu, Pak, apa sih itu yang ditulis di koran katanya ada Rp 1,6 triliun?', bisa jawab tidak Bapak dan Ibu sekalian?" kata Anies Baswedan menambahkan.

Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu lalu menyoroti anggaran belanja ATK oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur yang melonjak 836,8 persen.

Angka itu hanya "lebih baik" daripada lonjakan anggaran Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di lima wilayah kota sebesar 3.900-6.547 persen, dari rata-rata Rp 182-317 juta (2019) menjadi Rp 9,8-13 miliar (2020).

"Ini jelas-in, deh 800 persen peningkatannya," ucap Anies Baswedan singkat.

Ia kemudian memerintahkan jajarannya agar mengoreksi anggaran belanja ATK yang tak masuk akal tersebut.

Jika tidak, Anies Baswedan menyatakan bakal mencopot anak buahnya itu.

"Bapak, Ibu sekalian. Ini, Bapak dan Ibu ulangi, you are out. Out, Pak. Karena kita tidak bisa menjelaskan ini kepada diri sendiri, tidak bisa menjelaskan ini kepada publik, apalagi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Enggak bisa kita jelasin ini," kata Anies Baswedan.