Pro Kontra Iuran BPJS Kesehatan, Pemprov Sulsel Malah Beberkan Utang di Rumah Sakit
Kebijakan ini juga menjadi perbincangan hangat para pejabat di internal Pemprov Sulsel khususnya Dinas Kesehatan Sulsel.
Penulis: Saldy Irawan | Editor: Ansar
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Kebijakan sepihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menuai pro kontra di kalangan masyarakat hingga pemerintah daerah.
Kebijakan ini juga menjadi perbincangan hangat para pejabat di internal Pemprov Sulsel khususnya Dinas Kesehatan Sulsel.
BPJS Kesehatan dinilai melakukan keputusan sepihak, atau tanpa menyerap aspirasi pemerintah daerah, khususnya 24 kabupaten kota plus pemerintah provinsi di Sulsel.
Nia Ramadhani Jambak Revalina S Temat di Bawang Merah Bawang Putih, Reva Sindir Gini
TERKUAK Segini Isi Saldo 2 ATM Milik Raffi Ahmad, Uya Kuya Mewek Ternyata Nasib Kita Sama
VIDEO: Iuran Bakal Naik, Begini Suasana Pelayanan di Kantor BPJS Enrekang
Terkait dengan kenaikan itu, Plt Kadis Kesehatan Sulsel, dr Bachtiar Baso pun menggelar konferensi pers.
Dalam keterangan ke para awak media, Pemprov Sulsel belum bisa memutuskan apakah sepakat dengan kebijakan ini atau tidak.
Ia mengaku dirinya tidak untuk menolak setiap kebijakan, asalkan ada kesepakatan bersama sebelum diputuskan suatu kebijakan.
"Selain membebani anggaran daerah, tentu ini juga akan berdampak pada pelayanan.
Bagaimana kalau semisal kami kekurangan anggaran untuk membayar iuran BPJS ini karena didadak, apalagi kenaikannya berlaku per Januari 2020," kata dr Bachtiar, ditemui di Kantor Dinas Kesehatan Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Rabu (30/10/2019).
Nia Ramadhani Jambak Revalina S Temat di Bawang Merah Bawang Putih, Reva Sindir Gini
TERKUAK Segini Isi Saldo 2 ATM Milik Raffi Ahmad, Uya Kuya Mewek Ternyata Nasib Kita Sama
VIDEO: Iuran Bakal Naik, Begini Suasana Pelayanan di Kantor BPJS Enrekang
Menurutnya manajemen BPJS Kesehatan seharusnya melakukan pembenahan terlebih dulu sebelum memikirkan kenaikan BPJS Kesehatan.
Bahkan lagi kata Bachtiar, utang BPJS Kesehatan di sejumlah rumah sakit yang ada di Kota Makassar masih menunggak, serta sistem manajemen masih perlu dibenahi sehingga perlu penyempurnaan.
"Untuk satu saja rumah sakit, itu sebesar Rp 300 miliar. Bagaimana dengan yang lainnya," sindir dokter asal Luwu ini.
Dari tiga kelas pelayanan BPJS Kesehatan, tercatat kelas tiga yang masuk tanggungan pemerintah.
Informasi yang ia terima, kelas 3 ini yang awaonya membayar 21 ribu perbulan, jadi 42 ribu perbulan.
Sebanyak 1,732.200 jiwa warga Sulsel yang ditanggung oleh pemerintah. Mereka tersebar di 24 kabupaten dan kota di Sulsel.
Namun perlu diketahui mereka yang ditanggung ini terdaftar dalam DTKS (data terpadu keluarga sejahter)..
