Iuran BPJS Naik, Legiator Gerindra Enrekang: Akan Beratkan Pemda dan Masyarakat
Menurutnya, kebijakan tersebut akan sangat membebankan masyarakat dan Pemerintah daerah (Pemda).
Penulis: Muh. Asiz Albar | Editor: Sudirman
lihat foto
TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG- Kebijakan Pemerintah pusat menaikkan iuran BPJS 2020, mendapat respon dari Legislator Gerindra Enrekang, Mustain Sumaele.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan sangat membebankan masyarakat dan Pemerintah daerah (Pemda).
"Saya sangat tidak setuju dengan adanya kenaikan ini, karena ini kebijakan yang terkesan dipaksakan," kata Mustain, Rabu (30/10/2019).
Pemprov Sulsel Umumkan UMP 2020, Segini Kenaikannya
Dua Bulan Bekas Camat Simbang Jadi Tersangka, Begini Progres Kasusnya di Kejari Maros
Pimpin Upacara HUT ke-74 Kemenkumham di Halaman Kantor Imigrasi Mamuju, Wagub Sulbar Bilang?
Mustain menjelaskan, kenaikan iuran BPJS akan memberatkan masyarakat dan juga Pemda.
Pasalnya, saat ini di Enrekang sudah ada ekitar 86 ribu warga adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah dan nasional.
Sehingga jika iuran BPJS dinaikkan, maka tentu akan mempengaruhi plot anggaran di APBD untuk pembayaran iuran BPJS peserta PBI daerah.
"Padahal harapan kita tahun 2020 itu, Enrekang sudah UHC dalam artian bahwa 90 persen masyarakat diakomodir dalam BPJS baik PBI nasional," tambah Mustain.
Sebab, Kabupaten Enrekang posisinya saat ini hampir 85 persen tercover BPJS mandiri, PBI nasional dan PBI daerah.
"Kenaikan ini implikasinya ke daerah juga, karena anggaran sekian miliar per tahun akan membengkak untuk bayar iuran peserta PBI daerah," ujarnya.
Ketua Gerindra Enrekang ini mencontohkan, sekarang ada sekitar 86 ribu peserta BPJS PBI dikali Rp 24.500 dan dikalikan 12 bulan maka hasilnya sekitar Rp 10 miliar anggaran untuk bayar iuran peserta BPJS PBI.
Sehingga dengan adanya kenaikan ini, maka tahun depan berarti anggarannya bisa capai Rp 18 miliar.
Lowongan Kerja BUMN - PTPN (Persero) Cari Karyawan, Dapat 7 Fasilitas Jika Lolos, Cek Info Resmi!
VIDEO: Begini Pengakuan Bocah Korban Pemerkosaan di Jeneponto
UIT Perkenalkan Sistem Informasi Akademik Berbasis Online, Ini Keunggulannya
Tentunya, keuangan daerah akan terbebani dan kemungkinan masyarakat semakin berat untuk membayar.
Saat ini, masyarakat mandiri sudah menunggak dan daerah harus berpikir untuk membayar.
Bahkan, ada yang sampai jutaan tunggakan iuran BPJSnya, karena sudah menunggak dua tahunan.
"Kenaikan ini sangat bebani masyarakat dan daerah. Namun lebih besar efeknya ke daerah, karena masyarakat tidak mampu tentu Pemda harus tanggulangi karena bentuk tanggung jawab," tuturnya.
