Meriahkan HORI, Kementrian Keuangan Sulsel Gelar Seminar APBN

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, menggelar seminar dalam rangka memperingati Hari Oeang ke-73.

Kegiatan ini digelar di Aula Lantai 3, Balai Diklat Keuangan Makassar, Selasa (29/10/2019).

Mengangkat tema Peranan APBN terhadap Pembangunan Daerah.

Skor 0-0, Link Live Streaming TV Online Persebaya vs PSS Sleman, Tonton di Sini via Vidio.com

Ciptakan Inovasi Kemajuan Pinrang, Ini Nama Tokoh dan Komunitas Pemuda Raih Penghargaan

Alumni SMAN 1 Pinrang Ini Pimpin IPMAPI Sulsel DIY

Kegiatan ini dihadiri puluhan peserta pimpinan dan perangkat daerah di Sulsel.

Turut hadir pimpinan unit eselon II di jajaran Kementerian Keuangan, pimpinan perbankan, dan pelaku usaha dan lainnya.

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menyampaikan, penggerak utama proses pembangunan di setiap daerah berasal dari dana APBN.

Menurutnya, dana APBN dialokasikan dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa berupa perbaikan infrastruktur, perekonomian, dan pengentasan kemiskinan.

"Efisiensi pemanfaan dana APBN yang tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus terus ditingkatkan, demi mendorong pembangunan daerah yang akuntabel dan berkelanjutan," katanya.

Ia menjelaskan, pemanfaatan berbagai fasilitas fiskal para pelaku usaha di daerah dapat membantu memperbaiki neraca perdagangan.

SEDANG BERLANGSUNG 5 Link Live Streaming Indosiar TV Online Persebaya vs PSS Sleman, Nonton Sekarang

Dispaspor Pinrang Rayakan Malam Puncak Sumpah Pemuda

Dewan Pendidikan Luwu Timur Bakal Roadshow ke Sekolah

Dengan demikian postur APBN semakin sehat.

Begitupun penerimaan APBN berupa pajak dan cukai dipengaruhi oleh kinerja, dan kerjasama pemerintah daerah dengan direktorat terkait.

"Penerimaan pajak akan lebih maksimal apabila adanya sinergi dan pertukaran data atas kegiatan-kegiatan ekonomi di daerah," ujarnya.

Dukungan pemerintah daerah atas kegiatan penertiban cukai menjadi hal yang krusial, dalam rangka meningkatkan penerimaan negara di sektor cukai.

Ia menambahkan, pengelolaan kekayaan negara dalam APBN berupa aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota harus ditingkatkan.

"Jika hal ini dilakukan, pemanfaatan BMN atau BMD menjadi lebih optimal dan membawa peningkatan penerimaan daerah," tuturnya.