Nasib Guru Honorer di Sulbar Semakin Tidak Jelas, DPRD jadi Sasaran

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Ribuan guru honorer yang tergabung dalam Forum GTT-PTT Sulawesi Barat nasibnya kian tak jelas.

Puluhan perwakilan mereka kembali melakukan Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan DPRD Sulawesi Barat, Senin (28/10/2019).

RDP yang berlangsung di ruangan Komisi IV dipimpin langsung ketua DPRD Sulawesi Barat Hj Suraidah Suhardi, dihadiri puluhan Anggota DPRD lintas fraksi dan Kepala Dinas Pendidikan H Arifuddin Toppo.

RDP digelar usai pelantikan empat pimpinan DPRD Sulbar.

Kata Kejati Sulsel Bilang Begini Pasca Tutupi Informasi dan Larang Wartawan Meliput

Ditahan di Lapas Makassar, Jentang Tunggu Dibebaskan Kejati Sulsel

Suku Bunga Acuan BI Turun, BI7DRR Menjadi 5 Persen

Puluhan GTT-PTT yang dipimpin oleh Ketua Froum Asrar, mempertanyakan status SK ribuan GTT-PTT yang tersebar pada ratusan sekolah SMA dan SMK di Sulawesi Barat yang akan berakhir 31 Oktober mendatang.

Ketua DPRD Sulbar Hj Sitti Suraidah Suhardi mengatakan, berdasarkan keputusan rapat permasalah tersebut akan diselesaikan dengan melibatkan lintas fraksi. Rencananya akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk selesaikan masalah ini.

"Kita akan komunikasikan ini ke gubernur terkait langkah apa yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah ini. Kita akan pertanyakan apakah SK GTT-PTT akan diteruskan atau tidak karenanya sampai 31 Oktober,"kata Suraidah.

Mantan Ketua DPRD Mamuju itu berharap, gubernur Sulawesi Barat bisa membuka hati untuk memberikan kesempatan kembali kepada guru honorer untuk melanjutkan kembali SK GTT-PTT.

"Kita tahu bersama di akhir tahun ini akan ada ujian bagi sekolah. Kita tidak ingin kalau SK ini tidak diteruskan para guru-guru kontrak tidak ada yang mengajar sehingga muncul masalah baru di sekolah.

Karena kita tahu bersama hasil ujian nasional kita di tingkat nasional itu kedua terendah,"ujarnya.

Terkait pembayaran gaji ribuan honorer tersebut, kata Suraidah, sementara di proses pengajuan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan ke keuangan untuk segera di bayarkan.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaam Arifuddin Toppo mengatakan, tuntutan GTT-PTT kaitannya adanya sejumla GTT-PTT yang dobel namanya dalam SK.

Kata Kejati Sulsel Bilang Begini Pasca Tutupi Informasi dan Larang Wartawan Meliput

Ditahan di Lapas Makassar, Jentang Tunggu Dibebaskan Kejati Sulsel

Suku Bunga Acuan BI Turun, BI7DRR Menjadi 5 Persen

"Kalau mau dikasi keluar tidak ada masalah karena tidak ada penambahan. Kemudian mereka juga meminta yang sudah PNS dan beberapa yang sudah meninggal dikasi keluar dari SK,"ujar Arifuddin Toppo.

Dikatakan, kaitannya dengan status SK GTT-PTT yang akan berakhir 31 Oktober 2019, pihaknya akan menkonsultasikan dengan Gubenur.

"Karena yang keluarkan adalah gubernur, sehingga kami harus sampaikan kepada pimpinan,"jelasnya.

Terkait pembayaran gaji mereka sejak tahun 2018 kata Arifuddin, pagunya anggarannya sudah ditetapkan dalam APBD Perubahan 2019 sebanyak Rp 8.9 miliar.

"Itulah yang kami sementara buatkan juknisnya dalam bentuk sebagai dasar untuk membayar. Jadi sistem pembayarannya akan didrop ke sekolah nanti sekolah yang bayarkan berdasarkan penyebaran GTT-PTT. Jadi pembayarannya tunai karena sekolah yang paling paham soal beban kerja guru,"paparnya.

Kata dia, sejuah ini atau berdasarkan hasil verifikasi oleh tim, pihaknya belum mendapatkan adanya guru yang lama mengabdi keluar dari SK yang diterbitkan oleh gubernur.

Terkait rencana DPRD untuk membentuk Pansus terkait polemik ini, ketua Forum GTT-PTT menilai boleh saja dibuat selama melibatkan semua yang berkaitan dilibatkan dalam persoalan ini.

"Artinya GTT-PTT juga harus dilibatkan. Sehingga masalah ini selesai dengan baik,"ucapnya.(tribun-timur.com).

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: