Bawaslu dan Pemkab Maros Tak Kunjung Teken NPHD Pilkada, Ada Apa?
Bawaslu dan Pemkab Maros Tak Kunjung Teken NPHD Pilkada, Ada Apa? Padahal NPHD dibutuhkan untuk menetapkan besaran anggaran yang dihibahkan Pemkab Mar
Penulis: Amiruddin | Editor: Suryana Anas
lihat foto
"Itu juga belum ketemu, karena nilainya lebih tinggi dari daerah lain," kata Hatta Rahman, kepada tribun-maros.com belum lama ini.
Bawaslu Maros kata dia meminta Rp 15 miliar, untuk gelaran Pilkada Maros.
Padahal daerah lain, seperti Bulukumba hanya membutuhkan Rp 7,5 miliar dan Palopo hanya Rp 10 miliar.
"Rasionalisasi dululah, jangan sampai nanti kita dianggap markup. Masa anggaran kita lebih tinggi dibanding daerah lainnya," tuturnya.
Berbeda dengan Bawaslu, KPU Maros justru telah lebih dulu menandatangi NPHD dengan Pemkab Maros.
KPU keciprat anggaran sebesar Rp 31,1 miliar, untuk Pilkada Maros tahun depan.
Pilkada Maros akan dihelat pada September tahun depan.
Laporan Wartawan Tribun Timur, @amir_eksepsi
Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
