KPK Minta Bank Sulselbar Tak Beri Pelayanan Khusus ke Kepala Daerah
Sosialisasi ini menindaklanjuti arahan Tim Koordinasi dan Supervisi Pecegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan
Penulis: Fahrizal Syam | Editor: Ansar
lihat foto
sTRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bank Sulselbar menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis, pengendalian, pengelolaan, dan pelaporan gratifikasi, di Hotel The Rinra, Selasa (22/10/2019).
Sosialisasi ini menindaklanjuti arahan Tim Koordinasi dan Supervisi Pecegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemprov Sulsel dengan lembaga terkait.
Dikira Hermes Rp 600 Juta Saat Pelantikan Wury Estu Handayani Pakai Tas Kulit Buaya, Harganya?
Legislator Golkar Luwu Timur Tampung Aspirasi Desa Pasi-pasi
Reses di Madani dan Maramba, Begini Curhat Warga ke Anggota DPRD Luwu Timur
Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Wilayah VIII Sulawesi, Adliansyah Malik Nasution, menekankan kepada pejabat berwenang Bank Sulselbar, untuk tidak memberikan pelayanan di luar prosedur, termasuk kepada kepala daerah tertentu.
“BPD Sulselbar harus betul-betul bersih dan tidak perlu memberikan pelayanan khusus terlebih kepada kepala daerah di seluruh wilayah Sulawesi,” jelas Adliansyah.
"Saya minta kalau ada bupati minta didampingi, saya minta kepada kepala cabang (BPD Sulselbar) tidak ada lagi pendamping khusus dari bupati atau kepala daerah, udah suruh pergi aja toh mereka ada anggarannya kok,"tegas Choky, sapan akrabnya.
Selain kepada kepala daerah, KPK juga menegaskan kepada seluruh pihak pengambil kebijakan BPD Sulselbar untuk tidak memberikan pelayanan khusus kepada anggota DPRD baik di Sulsel maupun di seluruh kabupaten kota di Sulawesi.
Direktur Umum Bank Sulselbar Irmayanti Sulthan mengatakan, dalam hal good goverment, mereka sudah memiliki SOP terkait gratifikasi.
Dikira Hermes Rp 600 Juta Saat Pelantikan Wury Estu Handayani Pakai Tas Kulit Buaya, Harganya?
Legislator Golkar Luwu Timur Tampung Aspirasi Desa Pasi-pasi
Reses di Madani dan Maramba, Begini Curhat Warga ke Anggota DPRD Luwu Timur
"Sop ini harus disosialisasikan kepada seluruh unsur di BPD, paling utama di pimpinan. Tujuannya agar bagaimana seluruh pimpinan dalam menjalankan bisnis menerapkan konsep good governance.
Kita butuh persaman persepsi misalnya gratifikasi seperti apa, kita juga edukasi lingkungan stakeholder kita untuk menjalankan good governance," kata dia.
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, mengatakan kegiatan seperti ini kan membuat stakeholder semua lebih tenang bekerja, mulai dari level atas sampai paling bawah.
"Kenapa BPD karena dia kan ada di daerah, ini juga dikumpulkan semua. Ini supaya tidak lagi memberikan sesuatu di luar prosedur yang ada.
Seperti tadi mendampingi, dan sebagainya mengeluarkan tiket, memberikan fasilitas. Itu tidak boleh," tegas Nurdin. (tribun-timur.com)
Laporan Wartawan tribun-timur.com @Fahrizal_syam
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
