Ketua Bawaslu Pangkep: Kami Tidak Pernah Diajak Diskusi Bahas Rp 6 Miliar

Menurutnya, dalam hal ini ada mekanisme yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya, mulai dari proses diskusi, pembahasan hingga masuk ke ranah kesepa

Ketua Bawaslu Pangkep: Kami Tidak Pernah Diajak Diskusi Bahas Rp 6 Miliar
Munjiyah/Tribun Pangkep
Ketua Bawaslu Pangkep, Samsir Salam di Mattampa Inn, Kecamatan Bungoro Pangkep, Selasa (22/10/2019). ( 

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKAJENE- Ketua Bawaslu Pangkep, Samsir Salam bersama komisioner lainnya, mengaku tidak pernah dipanggil berdiskusi terkait anggaran Pilkada 2020 yang telah ditandatangani Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid.

Menurutnya, dalam hal ini ada mekanisme yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya, mulai dari proses diskusi, pembahasan hingga masuk ke ranah kesepakatan.

SYL Dipanggil Istana, Adnan: Kebanggaan bagi Gowa

TERBONGKAR Aktor Jared Leto Disebut Berusaha Gagalkan Joaquin Phoenix Perankan Karakter Joker

350 Liter Minuman Keras Jenis Ballo Dimusnahkan di Polsek Soreang Parepare

PSM Putri Kalahkan Persebaya 2-1, Ini Nama Pencetak Golnya

Syahrul Yasin Limpo Diminta oleh Presiden Jokowi untuk Urus Perut dan Terpenuhi Kebutuhan Dasar

"Iya kita tidak pernah dipanggil membahas angka Rp 6 miliar ini. Betul memang angka-angka bukan faktor utama, tetapi ini salah satu bagian dari kegiatan ini," ujarnya ditemui di Mattampa Inn, Kecamatan Bungoro Pangkep, Selasa (22/10/2019).

Samsir mengaku, hal paling penting adalah ketika angka-angka itu disepakati dan dibahas lebih awal sesuai dengan mekanisme yang diajukan Permendagri 54.

Di aturan Permendagri 54 itu, kata Samsir sangat jelas kalau ada pembahasan lebih awal, kemudian ada kesepakatan hingga bersama-bersama menandatangani.

"Tapi proses itu semua tidak kami ikuti," ungkapnya.

Ironinya, kata Samsir setelah Bawaslu Pangkep memasukkan proposal ke Tim Anggaran Daerah (TAD) tiba-tiba dia dan komisioner lainnya dipanggil Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

"Kita tiba-tiba dipanggil Banggar DPRD, kemudian disuruh menyampaikan keinginan kami, maka kami sampaikan dan di Banggar itu tiba-tiba keluar angka Rp 6 miliar, yang kami tidak pernah tahu kapan Rp 6 miliar itu dibahas," ujarnya.

Menurut Samsir, angka Rp 6 miliar itu tidak pernah didiskusikan dan dibahas bersama.

"Kami tidak pernah diajak mendiskusikan Rp 6 miliar itu. Adapun panggilan-panggilan  itu nanti hari terakhir 30 September 2019, karena kan di PKPU nomor 15 itu 1 Oktober 2019 sudah harus tanda tangan NPHD," pungkasnya.

Halaman
12
Penulis: Munjiyah Dirga Ghazali
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved