Pemkab Mamuju Belum Sepakati Usulan Dana Pengamanan Pilkada 2020

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Pilkada serentak 2020 mulai memasuki sosialisasi tahapan. Termasuk di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Maski sudah mulai memasuki tahapan. Namun anggaran untuk pengamanan Pilkada di daerah itu belum disetujui pemkab. 

Ini Alasan Sulpiah Tantang Suami di Pilkades Batu Kede Enrekang 2019

Mau Unjuk Rasa di Mamuju Saat Pelantikan Presiden ? Ini Syaratnya

Penusukan Wiranto Settingan? Karni Ilyas Presenter ILC TVOne Sayangkan Pihak RSPAD Tak Hadir

Profil Luwu Timur, Kabupaten Paling Timur di Sulawesi Selatan berjuluk Bumi Batara Guru

Ini Analisis Hukum Pelarangan Demonstrasi Jelang Pelantikan Jokowi-Maruf Amin

Kapolres Mamuju AKBP Muhammad Rivai Arvan mengaku dana hibah untuk pengamanan Pilkada belum disepakati oleh Pemkab Mamuju.

Arvan sapaan Kapolresta Mamuju mengaku jauh sebelumnya sudah mengusulkan sesuai dengan perhitungan kebutuhan.

"Sampai sekarang belum ada kejelasan, belum diputus, tanya Pemkab saya tidak terlalu ngerti, yang jelas kita sudah mengajukan,"kata Arvan kepada Tribun di Mapolresta Mamuju, Jl.Ks Tubun, Rabu (16/10/2019).

Arvan berharap, Pemkab Mamuju bisa memenuhi sesuai yang diajukan. Kata dia, pihaknya mengajukan sekitar Rp 10 miliar.

"Kalaupun mau dikurangi, jangan terlalu jomplant lah, karena banyak kegiatan yang harus kita laksanakan,"ucap Arvan.

Menurutnya, yang paling membutukan biaya pengamanan adalah, pada tahap kampanye yang berlangsung selama tiga bulan.

"Kalau hari H tidak ada masalah, tapi masa kampanyenya ini karena panjang. Sementara ini butuh penanganan khusus dan dukungan,"katanya.

Saat ini beredar informasi, Pemkab Mamuju hanya akan menyepakati dana hibah pengamanan Pilkada sebesar Rp 4 miliar, menurut Arvan, itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang mereka.

"Jadi sampai sekarang belum ada penandatanganan hibah, yang jelas itu tadi harapan kami, kalau pengusulan kami mau dikurangi, jangan kelewatan lah,"tuturnya.

Sebelumnya Pemkab Mamuju telah menyepakati anggaran pelaksanaan Pilkada sebesar Rp 28 miliar. Sementara dana pengawasan Bawaslu Rp 8 miliar. Hanya saja Kapolres tidak mengungkap dana untuk biaya pengamanan Pilkada yang diusulkan ke Pemkab. (tribun-timur.com).

Mau Unjuk Rasa di Mamuju Saat Pelantikan Presiden ? Ini Syaratnya

Aparat kepolisian terus berupaya memelihara kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), jelang pelantikan Presiden dan Wakil.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan diadakan pada 20 Oktober.